Golkar Bakal Cabut Dukungan Bagi Kader yang Terlibat Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Golkar menggelar rapat konsultasi dengan seluruh pengurus Golkar, termasuk mereka yang menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Rapat diklaim untuk mendukung, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala praktik yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan keterangan panitia, rapat konsultasi akan diisi oleh pimpinan KPK dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain diikuti lebih dari seratus pengurus DPD Golkar yang berasal dari seluruh Indonesia, rapat juga dihadiri Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah pengurus DPP Golkar.

Ketua Panitia Syamsul Bachri mengatakan rapat konsultasi merupakan permintaan langsung Airlangga. Ia berkata, Airlangga ingin memberi pengarahan kepada kader yang menjabat sebagai kepala daerah tentang Golkar modern dan bersih.

Lihat juga: Ala Seluler, Golkar Usung Slogan '4G' Jangkau Pemilih

"Oleh karena itu agenda hari ini intinya adalah bagaimana mewujudkan keluarga partai Golkar, khususnya yang ada di pemerintahan dan legislatif bisa menterjemahkan tema Ketua Umum," ujar Syamsul di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/2).

Selain memberi pengarahan soal tata kelola pemerintahan, Syamsul menuturkan DPP Golkar juga akan mengkonsolidasikan program-program untuk keperluan Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, khususnya untuk mensukseskan perolehan 120 kursi DPR.

"Nanti Korbid Pemenangan Pemilu akan menjelaskan tentang langkah-langkah apa yang akan ditempuh," ujarnya.

Lihat juga: Fadli Zon Kaitkan Jokowi dengan Isu Prabowo Tak Jadi Capres

Sementara, Airlangga menyampaikan rapat konsultasi akan diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas bebas dari praktik korupsi oleh kader Golkar yang menjabat sebagai kepala daerah hingga yang mencalonkan kembali dalam Pilkada tahun 2018.

Dalam pakta integritas itu ditegaskan bahwa Golkar akan menarik dukungan terhadap kader yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Sanksinya tegas bahwa apabila mendapat persoalan akan ditarik," ujar Airlangga.

Saat ini, acara tengah diisi oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Ia menyampaikan tentang beragam permasalah tata kelola pemerintahan yang saat ini terjadi di Indonesia. (eks)