Wiranto Tegaskan Aparatur Negara Harus Netral dalam Pilkada
RZR | CNN Indonesia
Rabu, 21 Feb 2018 06:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengingatkan bahwa aparatur negara, baik sipil maupun TNI dan Polri, serta penyelenggara pemilu untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2018 maupun di Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi nasional Pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).
"Saya mengingatkan pemilu akan sukses dan aman kalau penyelenggara (pemilu) profesional dan tak berpihak, dan aparat keamanan siap dan netral," kata Wiranto.
Selain itu, Wiranto juga mengungkapkan ada beberapa pihak yang tak menginginkan pemilu di Indonesia berjalan sukses sehingga menghasilkan para pemimpin yang berkualitas. Mantan Panglima TNI itu mengatakan ancaman dan tekanan itu sudah dirasakan baik berasal dari pihak dari luar maupun dari dalam negeri.
"Ada pihak-pihak yang tak ingin pemilu kita sukses, ada pihak yang ingin pemimpin yang kita pilih nanti tak ingin berkuakitas, ini tak lepas dalam konteks persaingan global juga," kata Wiranto.
Atas dasar itu, Wiranto pun meminta seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada dan masyarakat untuk menjaga pesta demokrasi itu agar berjalan dengan tertib dan aman.
"Kalau fasilitas pemerintah cukup, kalau rakyat bebas memilih, bisa terhindar dari money politics, kalau kontestan adu kompetensi siap kalah siap menang, bukan black campaign, kalau dilakukan itu saja, Pilkada ini aman," pungkas Wiranto.
Sebanyak 171 wilayah di Indonesia menggelar pemilihan umum kepala daerah secara serentak pada Juni mendatang. Kini setelah ditentukan nomor urut, para kandidat gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, dan bupati/wakil bupati, memasuki tahapan kampanye sebelum pencobolosan serentak pada 27 Juni 2018.
(kid)
Hal itu disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi nasional Pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).
"Saya mengingatkan pemilu akan sukses dan aman kalau penyelenggara (pemilu) profesional dan tak berpihak, dan aparat keamanan siap dan netral," kata Wiranto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Wiranto juga mengungkapkan ada beberapa pihak yang tak menginginkan pemilu di Indonesia berjalan sukses sehingga menghasilkan para pemimpin yang berkualitas. Mantan Panglima TNI itu mengatakan ancaman dan tekanan itu sudah dirasakan baik berasal dari pihak dari luar maupun dari dalam negeri.
"Ada pihak-pihak yang tak ingin pemilu kita sukses, ada pihak yang ingin pemimpin yang kita pilih nanti tak ingin berkuakitas, ini tak lepas dalam konteks persaingan global juga," kata Wiranto.
"Kalau fasilitas pemerintah cukup, kalau rakyat bebas memilih, bisa terhindar dari money politics, kalau kontestan adu kompetensi siap kalah siap menang, bukan black campaign, kalau dilakukan itu saja, Pilkada ini aman," pungkas Wiranto.
Sebanyak 171 wilayah di Indonesia menggelar pemilihan umum kepala daerah secara serentak pada Juni mendatang. Kini setelah ditentukan nomor urut, para kandidat gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, dan bupati/wakil bupati, memasuki tahapan kampanye sebelum pencobolosan serentak pada 27 Juni 2018.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK