Menkumham Klaim Tolak 2/3 Pasal Usulan DPR di UU MD3

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Selasa, 20/02/2018 19:58 WIB
Menkumham Klaim Tolak 2/3 Pasal Usulan DPR di UU MD3 Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1). Dia menyebut Pemerintah tidak kecolongan dalam pembahasan UU MD3. Justru, pihaknya berhasil memangkas 2/3 usulan DPR lainnya. (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku telah menolak 2/3 pasal-pasal usulan DPR yang bisa membuat parlemen semakin kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Itu 2/3 keinginan teman-teman DPR tidak saya setujui. Lebih dari 2/3 keinginan yang diminta DPR. Kalau kita setujui, waduh [DPR] itu lebih 'super powerful' lagi. Tapi OK-lah itu perdebatan politik biasa saja," ungkap dia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2).


Hal itu disampaikan Yasonna menanggapi komitmen Pemerintah dalam pembahasan revisi UU MD3 yang dianggap telah meloloskan sejumlah pasal yang membuat DPR semakin berkuasa dan cenderung antikritik. Menurutnya, Pemerintah tidak kecolongan dalam pembahasan UU tersebut.


"Bukan kecolongan. Tentu saya harus menyampaikan penjelasan ke Bapak Presiden, kok sampai lama begini, dan kita juga dalam hal ini ada kecenderungan menarik ketentuan sangat liberal. Janganlah, tetap harus ada koridor yang harus kita jaga. Bahwa teman-teman DPR perlu perlindungan dalam melaksanakan hak konstitusionalnya," dalihnya.

Pada mulanya, kata dia, pemerintah hanya hendak membahas penambahan kursi pimpinan dewan dalam revisi UU MD3 itu. Hal itu disetujui pihaknya.

Pakar hukum tata negara, Irman Putra SidinKuasa Hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FJHK), Irman Putra Sidin, di Jakarta, 2016. Dia menggugat UU MD3 ke MK. (Foto: Donatus Fernanda Putra)

Dalam pembahasannya, aku Yasonna, DPR membuat tambahan banyak sekali pasal. Hal itu memicu perdebatan.

"Dalam perkembangannya teman-teman di DPR membuat tambahan pasal yang sangat banyak sekali dan boleh saya katakan melalui perdebatan panjang dan alot," ungkap Yasonna.

Menkumham mengaku sudah melaporkannya kepada Presiden Jokowi. Termasuk, pasal-pasal yang menjadi polemik di masyarakat. Pasal-pasal tersebut, aku dia, merupakan kompromi atas dibuangnya usulan-usulan lain tersebut.

"Saya jelaskan juga yang kita capai sudah buang 2/3 usulan teman-teman DPR. (UU MD3) ini (hasil) 'trade off'-nya," jelas Yasonna.


Laporan soal dinamika UU MD3 ini kepada Jokowi baru dilakukan setelah revisi UU itu disahkan. Jokowi, menurutnya, membuka kemungkinan untuk tidak menandatangani UU MD3 itu.

"Ini kan saya belum lapor ke presiden tentang MD3 dengan segala kompleksitasnya, baru saya lapor. Beliau 'concern' tentang berita-berita soal imunitas DPR, pemanggilan paksa," ujarnya.

Meski begitu, ia menyarankan warga yang tak terima dengan UU MD3 terbaru untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Cara menyanggah (UU MD3 lewat uji materi) ke MK. Ingat saat saya keluar paripurna, dari pada kita capek-capek, lebih baik kita gugat ke MK," kata Yasonna.


Diketahui, Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan UU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah sah sebagai UU meski Presiden tidak menandatanganinya 30 hari sejak rancangan UU itu disetujui bersama.


(arh)