"Tentu saja seharusnya kalau kita menggunakan logika yang sehat dalam penegakan hukum ketika ada pihak-pihak yang ingin membuka informasi menyampaikan yang dia ketahui seharusnya hal itu didukung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sebenarnya kesekian kalinya kita dengar seperti itu ya, sudah sering kita jelaskan. Kalau memang bisa memahami tentu saja seharusnya bisa paham, ya," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Jakarta, Jumat (2/2). Dia menuding ada persekongkolan antara KPK dan Nazaruddin dalam hal pengungkapan nama-nama yang diduga terlibat korupsi. (Foto: CNN Indonesia/Abi Sarwanto) |
Para tersangka ataupun terdakwa yang berstatus sebagai JC juga akan diberikan keringanan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan soal JC sendiri tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (MA).
"Itu yang dilakukan oleh Nazaruddin beberapa kali memberikan informasi terkait dengan kasus Hambalang, KTP elektronik dan juga beberapa informasi lain," tuturnya.
Dia pun mempersilakan Nazaruddin bila ingin melaporkan bukti-bukti dugaan korupsi yang dilakukan Fahri ketika masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Tentu laporan tersebut akan ditelaah terlebih dahulu.
Menurut Febri, pihaknya tak akan serta merta menjerat seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh seorang semata. Penyidik KPK, lanjut Febri harus menyesuaikan bukti-bukti tersebut dengan keterangan saksi dan bukti lainnya.
"Ya kalau memang yakin tuduhan tersebut tidak benar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya," tandasnya.
Fahri merespons dengan menyangkal hal tersebut dan menyatakan bahwa Nazaruddin dan KPK sedang melakukan persekongkolan. (arh)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Jakarta, Jumat (2/2). Dia menuding ada persekongkolan antara KPK dan Nazaruddin dalam hal pengungkapan nama-nama yang diduga terlibat korupsi. (Foto: CNN Indonesia/Abi Sarwanto)