KSP Prediksi Tensi Politik Pilkada 2018 Tinggi
RBC & RZR | CNN Indonesia
Kamis, 22 Feb 2018 03:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo memprediksi tensi politik di Pilkada serentak 2018 makin tinggi. Hal itu disebabkan Pilkada tahun ini menjadi kunci partai politik untuk meraup suara di Pilpres 2019.
"Ini pasti lebih keras tensinya dibandingkan tahun-tahun lalu, ini adalah peluang terakhir dimana kemudian parpol akan berlomba unt memenangkan kandidat di daerah menuju pilpres 2019," kata Eko dalam sebuah diskusi di Universitas Atmajaya, Rabu (21/2).
Eko berpendapat peranan kepala daerah bagi kemenangan kandidat calon presiden di suatu wilayah sangat signifikan. Terlebih lagi, tahun 2018 menjadi titik transit terakhir bagi parpol untuk meraih modal politik di daerah guna memenangkan Pilpres 2019.
Menurutnya partai politik dipastikan akan bersaing lebih keras untuk memenangkan kandidatnya sebagai kepala daerah untuk kepentingan politik di 2019.
"Karena apa? karena di dalam politik kita untuk Pilpres itu masih mengandalkan dukungan dari kepala daerah guna meraup suara di 2019," kata Eko.
Melihat potensi itu, KSP berharap agar para kandidat yang bertarung di Pilkada 2018 menghindari menggunakan isu suku, agama, ras, antargolongam (SARA) dan ujaran kebencian tak kembali terulang pembelahan maupun konflik di tengah masyarakat.
Eko tak ingin melihat penggunaan isu SARA seperti di Pilkada DKI Jakarta tahun lalu terulang kembali di daerah lain.
"Kita memang sedang berkontestasi politik, tapi perlu diingat ada kepentingan yang lebih besar untuk menjaga keutuhan masyarakat agar tak terbelah lagi," kata Eko.
Eko meminta kepada para penyelenggara pemilu dan aparat keamanan untuk bersama mencegah dan bertindak jika praktek-praktek negatif itu dilakukan oleh kandidat agar persatuan masyarakat terjaga dengan baik.
"Karena itu stakeholder KPU, Bawaslu, dan aparat hukum untuk menjaga proses ini karena bangsa kita tahapannya sedang berproses konsolidasi demokrasi," pungkas Eko.
Biaya Mahal
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarrato menyatakan biaya politik di Indonesia mahal.
Biaya itu diperlukan para calon kepala daerah untuk memenangkan Pilkada, sehingga, dia menilai, tingginya biaya tersebut mendorong calon petahana melakukan tindak pidana korupsi.
Para petahana menjadi sorotan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran.
"Artinya, mereka berhak atau bisa mengelola anggaran ini untuk kepentingan apa saja," kata Gulfino dalam diskusi bertajuk 'APBD di Tahun Politik: Awasi! APBD Rawan Bancakan Menjelang Pilkada' di Bakoel Koffie Cikini.
Dia menjelaskan lima komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah sebagai upaya pemenangan dalam pilkada. Kelima komponen tersebut meliputi biaya rekomendasi partai politik alias mahar, biaya survei, biaya kampanye, biaya relawan dan operasional pilkada, serta biaya pembelian suara.
"Faktor-faktor inilah yang menjadi pendorong korupsi pemilu, yang mana jika itu dilakukan oleh petahana, petahana bisa memanfaatkan, memanipulasi APBD sesuai dengan kepentingannya," jelasnya.
(ugo)
"Ini pasti lebih keras tensinya dibandingkan tahun-tahun lalu, ini adalah peluang terakhir dimana kemudian parpol akan berlomba unt memenangkan kandidat di daerah menuju pilpres 2019," kata Eko dalam sebuah diskusi di Universitas Atmajaya, Rabu (21/2).
Eko berpendapat peranan kepala daerah bagi kemenangan kandidat calon presiden di suatu wilayah sangat signifikan. Terlebih lagi, tahun 2018 menjadi titik transit terakhir bagi parpol untuk meraih modal politik di daerah guna memenangkan Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena apa? karena di dalam politik kita untuk Pilpres itu masih mengandalkan dukungan dari kepala daerah guna meraup suara di 2019," kata Eko.
"Kita memang sedang berkontestasi politik, tapi perlu diingat ada kepentingan yang lebih besar untuk menjaga keutuhan masyarakat agar tak terbelah lagi," kata Eko.
Eko meminta kepada para penyelenggara pemilu dan aparat keamanan untuk bersama mencegah dan bertindak jika praktek-praktek negatif itu dilakukan oleh kandidat agar persatuan masyarakat terjaga dengan baik.
"Karena itu stakeholder KPU, Bawaslu, dan aparat hukum untuk menjaga proses ini karena bangsa kita tahapannya sedang berproses konsolidasi demokrasi," pungkas Eko.
Biaya Mahal
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarrato menyatakan biaya politik di Indonesia mahal.
Biaya itu diperlukan para calon kepala daerah untuk memenangkan Pilkada, sehingga, dia menilai, tingginya biaya tersebut mendorong calon petahana melakukan tindak pidana korupsi.
Para petahana menjadi sorotan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran.
"Artinya, mereka berhak atau bisa mengelola anggaran ini untuk kepentingan apa saja," kata Gulfino dalam diskusi bertajuk 'APBD di Tahun Politik: Awasi! APBD Rawan Bancakan Menjelang Pilkada' di Bakoel Koffie Cikini.
Dia menjelaskan lima komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah sebagai upaya pemenangan dalam pilkada. Kelima komponen tersebut meliputi biaya rekomendasi partai politik alias mahar, biaya survei, biaya kampanye, biaya relawan dan operasional pilkada, serta biaya pembelian suara.
"Faktor-faktor inilah yang menjadi pendorong korupsi pemilu, yang mana jika itu dilakukan oleh petahana, petahana bisa memanfaatkan, memanipulasi APBD sesuai dengan kepentingannya," jelasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK