Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tak akan maju lagi di Pemilihan Presiden 2019 karena tak ingin seperti kepemimpinan Soeharto yang menjabat sebagai Presiden RI lebih dari dua periode masa jabatan.
"Ada yang mengusulkan saya ikut lagi, saya terima kasih. Kalau mengkaji UUD, tentu tak ingin lagi terjadi [seperti] masa lalu waktu Orba, Pak Harto tanpa batas," ujar dia, saat menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Institut Lembang 9 di kawasan Jakarta Pusat, Senin (26/2).
JK mengatakan sesuai Undang-undang Dasar, Presiden dan Wapres dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alih-alih terus berpolitik, ia mengaku lebih tertarik terjun ke aktivitas sosial atau kemanusiaan usai masa jabatannya sebagai Wapres berakhir pada 2019. Menurutnya, pengabdian pada bangsa dan negara tak terbatas di bidang pemerintahan.
"Saya mau ke mana? Tentu bersama Anda semua. Biasanya kalau sudah telanjur aktif di pemerintahan, pensiun susah. Maka otomatis jika ditawari saya ingin aktivitas sosial atau kemanusiaan," kata JK yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini.
Kendati demikian, JK tetap menyatakan dukungannya pada Presiden Joko Widodo untuk kembali terpilih dalam pilpres 2019.
Ia juga menyarankan agar Jokowi memilih calon Wapres yang akan mendampinginya dengan sejumlah kriteria tertentu.
"Harus menambah elektabilitas, artinya tidak mengikuti elektabilitas Jokowi. Harus dikenal juga, harus baik, harus ada pemilihnya," tuturnya.
Di sisi lain, calon wapres yang terpilih nantinya juga harus disiapkan sebagai presiden di periode selanjutnya. Ia menyebut BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri sebagai contoh mantan wapres yang kemudian menjadi Presiden.
"Artinya tokoh (cawapres) itu harus mantap, karena kalau tidak siap bagaimana. Harus bisa memiliki pengalaman pemerintah," kata dia.
Sebelumnya, beredar sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai cawapres bagi Jokowi. Di antaranya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menkopolhukam Wiranto, hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
(arh/sur)