PKPI Tuding KPU Hilangkan Data dari Sistem Informasi Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghilangkan data yang sudah dimasukkan ke sistem informasi politik (sipol) sehingga parpol itu dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ikut serta dalam Pemilu 2019.

"Permasalahan tidak memenuhi syarat kepengurusan serta permasalahan sipol. Termohon melalui KPU kabupaten Subang dan Wonosobo diduga menghilangkan data yang telah dimasukkan oleh pemohon dalam sipol. TMS keanggotaan tentang permasalahan sipol, termohon melalui KPU Cianjur Purwakarta, Garut, diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota pemohon dalam sipol," ujar Kuasa hukum PKPI, Syarifudin Noor, dalam sidang ajudikasi di Bawaslu, Rabu (28/2).
 

Lihat juga: Sidang Ajudikasi Berlanjut, Empat Parpol Ajukan Bukti

Selain itu, Syarifudin juga menuding KPU mengubah hasil verifikasi dari memenuhi syarat (MS) menjadi TMS di beberapa daerah. Menurutnya, perubahan hasil verifikasi ini mengindikasikan bahwa KPU telah berbuat kecurangan dalam proses verifikasi.
 
"Termohon mengeluarkan berita acara dengan mengubah hasil verifikasi di KPU Tulung Agung, Pasuruan, Jombang, dan Mojokerto  dari MS menjadi TMS," kata Syarifudin.

Syarifudin mengatakan bahwa kecurangan juga terlihat dalam keputusan KPU untuk menetapkan PKPI TMS di Papua. Menurutnya, KPU tidak mengeluarkan berita acara pada saat sidang pleno, tapi baru beberapa hari setelah rapat.
 

Lihat juga: Hendropriyono Yakin Mediasi PKPI dan KPU Puaskan Semua Pihak

Melalui permohonannya, PKPI meminta agar Bawaslu menjatuhkan keputusan yang membuat KPU membatalkan seluruh putusan terkait status verifikasi PKPI.
 
"Mohon Bawaslu menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon (PKPI) seutuhnya. Membatalkan putusan termohon (KPU) tentang penetapan partai politik, membatalkan berita acara KPU tentang rekapitulasi verifikasi di sebagian Kabupaten yang terdapat di Jawa Barat dan Jawa timur, membatalkan berita acara tentang penetapan partai politik, meminta kepada KPU untuk menyarankan  PKPI sebagai peserta Pemilu 2019," tutur Syarifudin.
 
Ketua PKPI, Abdullah Makhmud Hendropriyono, di awal sidang mengatakan PKPI tidak pernah absen pemilu sejak tahun 1999. Ia menegaskan bahwa PKPI bisa konsisten karena keberadaan kepengurusan dan anggota partai.
 
"PKPI bisa konsisten karena memiliki perangkat kepartaian seperti kepengurusan dan anggota. Atas modal itu, PKPI selalu dinyatakan memenuhi syarat. Kami dapat memastikan PKPI mampu memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan Undang-Undang," ucap Hendro. 

Lihat juga: Yusril: KPU Tak Pernah Verifikasi PBB di Manokwari Selatan

Hendro juga mengatakan pada pemilu 2014, PKPI sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun kemudian, PKPI dinyatakan MS dan bisa mengikuti pemilu 2014. Ia berharap sidang ini bisa memberikan keadilan bagi PKPI.
 
"Menurut kami harus diakui kesalahan oleh termohon (KPU). Kita manusia biasa, tidak luput dari khilaf dan salah. Karena itu suatu kesalahan, harus kita akui. Kami sebagai pemohon minta ini dikoreksi. Bagaimana pun ini keputusan Bawaslu, kami mohon supaya PKPI lolos.

(has)