Wiranto Minta Polisi Cari Penyandang Dana The Family MCA

Dias Saraswati & Mesha Mediani, CNN Indonesia | Jumat, 02/03/2018 19:32 WIB
Wiranto Minta Polisi Cari Penyandang Dana The Family MCA Menkopolhukam Wiranto berharap polisi pun mencari siapa yang diduga sebagai penyandang dana, hingga dalang dari operasi kelompok The Family MCA. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta polisi mencari penyandang dana bagi operasi kelompok The Family MCA (Muslim Cyber Army).

"Yang membantu kejahatan itu ya kena, kejahatan siapapun yang membantu dengan carapapun ada hukum yang memproses apakah itu bantuan, itu dukungan, penyandang dana, yang ngomporin, master mainnya itu akan diusut tuntas," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (2/3) siang.

Awal pekan ini Bareskrim Polri telah merilis penangkapan enam orang di berbagai wilayah yang terkait dengan kelompok 'The Family MCA'. Kepala Subdirektorat 1 Dittipidsiber Bareskrim, Komisaris Besar Irwan Anwar mengatakan 'The Family MCA' merupakan salah satu grup di media sosial yang menggoreng rangkaian peristiwa teror terhadap sejumlah pemuka agama dan tempat ibadah yang belakangan terjadi.
Wiranto menegaskan sosok-sosok yang tergabung dalam grup tersebut harus ditindak secara hukum karena menyebarkan berbagai berita bohong di media sosial. Apalagi, menurut Wiranto apa yang dilakukan kelompok Family MCA masuk dalam kategori ujaran berpotensi membuat kecauaan dan kegaduhan.


"Kalau melanggar hukum pasti akan ditindak dengan cara hukum dengan pengadilan yang berlaku dengan proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Mantan Panglima ABRI itu.

Namun, Wiranto meminta tindakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap Family MCA jangan sampai dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Lebih lanjut, Wiranto berharap tak ada lagi organisasi atau kelompok yang menyebarkan ujaran kebencian, apalagi saat ini Indonesia akan segera menghadapi pemilu, baik pilkada serentak 2018 maupun pemilu dan pilpres pada 2019 mendatang.

"Jangan sampai kelompok perorangan yang nyatanya mendesain untuk mengacaukan ini," katanya.
Hari ini, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mendatangi Kemenko Polhukam. Namun, perwira polisi dengan bintang empat itu enggan menyampaikan keterangan kepada wartawan. Setelah bertemu dengan Wiranto, ia langsung beranjak dengan mobil yang membawanya.

Saat ditanya soal kedatangan Tito ke Kemenkopolhukam, Wiranto enggan menjawab.

Ia hanya mengatakan bahwa Tito datang bercerita soal dirinya baru pulang umrah dari Tanah Suci di Mekkah, Arab Saudi.

Soal dugaan adanya pihak penyandang dana dari penyebaran hoaks yang dilakukan The Family MCA pun disampaikan Ketum PB Nadhlatul Ulama Said Aqil Siradj.

"Pasti ada yang mendanai, pasti ada yang mengkoordinir. Ya polisi harus bisa mengorek secara tuntas ini," kata Said, "Jangan cuma kroco-kroco, kita minta siapa itu di belakangnya, aktor intelektualnya, siapa itu yang mendanai."

Selain itu, pada hari yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengecam penggunaan identitas muslim atau pemeluk agama Islam oleh para penyebar hoaks yang ditangkap Bareskrim tersebut.

Wiranto Minta Polisi Cari Penyandang Dana The Family MCAPara tersangka penyebar hoaks yang tergabung dalam The Family MCA dirilis Bareskrim Polri, , Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)


Awasi Konten Provokatif
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan akun-akun provokatif yang memanaskan suasana Pilkada 2018. Hal itu, katanya, agar pelaksanaan Pilkada serentak di 171 wilayah di Indonesia tahun ini berlangsung aman dan damai.

"Sekarang Bawaslu yang di depan, Kominfo yang mendukung Bawaslu. Jadi, Bawaslu bisa minta ke Kominfo untuk take down atau suspend akun-akun yang dianggap bertentangan dengan Pilkada 2018," kata Rudiantara usai diskusi bertajuk Jurnalis TV, Pilkada Damai Tanpa SARA di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (2/3).

Meski siap menutup situs dengan konten yang melanggar UU ITE, Rudi mengatakan pihaknya menyerahkan kepada Bawaslu untuk memantau konten di situs dan media sosial terkait pelanggaran Pilkada.

"Bawaslu lebih paham soal Pilkada. Jadi kami akan mendukung Bawaslu dan siap menerima aduan," katanya.

Rudiantara pun meminta agar para pengguna media sosial maupun pemilik media mainstream untuk menegakkan proses pilkada damai. Ia tak ingin pesta demokrasi itu diwarnai dengan konten yang memecah belah bangsa dan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). (kid/sur)