Martahan Sohuturon
Lulusan ilmu pemerintahan yang memilih mengabdi untuk kerja jurnalistik sejak 2014. Penulis adalah penggemar klub sepak bola FC. Internazionale Milan yang bergabung bersama CNNIndonesia.com sejak Mei 2016.

Sebelah Mata Novel dan 'Pil Pahit' untuk Tito hingga Jokowi

Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Minggu, 11/03/2018 08:46 WIB
Sebelah Mata Novel dan 'Pil Pahit' untuk Tito hingga Jokowi Dukungan terhadap Novel Baswedan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jenderal Tito Karnavian mungkin pejabat yang kini terus disorot hingga hari ini. Tak hanya pernyataannya yang mengundang kontroversi namun juga sikap kepolisian dalam sejumlah hal.

Saya mengingat sejumlah pernyataan Tito berbau politik.

Misalnya soal Reuni Alumni 212 pada Desember lalu. Dia menyatakan arah aksi yang digelar oleh Presidium Alumni 212 itu masih berkaitan dengan politik, terutama terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.


"Ini (Reuni 212) juga enggak akan jauh-jauh dari politik juga, politik 2018. Ini pastinya ke arah politik 2018 dan 2019," kata Tito pada November.

Saya kira, entah apa pun alasannya, langkah Tito melontarkan pernyataan itu menunjukkan Polri terjebak dalam pusaran politik.


Di sisi lain, kepolisian justru masih tak punya sikap tegas soal kasus yang menjadi sorotan publik. Di antaranya adalah penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang terjadi pada April 2017.

Sekitar 10 bulan Novel menjalani pengobatan di Singapura untuk memulihkan penglihatannya yang rusak akibat disiram air keras.

Namun, selama itu juga penyidikan yang dilakukan oleh polisi tidak membuahkan hasil. Korps baju cokelat tersebut belum merampungkan proses penyidikan dan mengungkap penyerang Novel.

Saat peristiwa terjadi, Novel baru selesai menunaikan salat Subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Publik melihat kasus penyerangan terhadap Novel dipandang sebelah mata. Soal ini, Tito tak banyak berkomentar.

Sebelah Mata Novel dan Pil Pahit untuk Tito hingga JokowiPenuntasan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan ditunggu publik sebagai komitmen pemberantasan korupsi. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)


Mengejar Polri

Desakan publik bisa jadi membuat Jokowi melontarkan pernyataannya. Dia mengatakan dirinya akan mengejar hasil Polri untuk menuntaskan kasus Novel. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengancam akan mengambil langkah tertentu bila Polri menyerah.

"Kami kejar terus Polri. Kalau Polri sudah begini (angkat tangan), baru kami mulai step yang lain," ujar Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Belakangan, Polri tampil dengan pengungkapan pelbagai kasus. Namun, Jenderal Tito tak memanfaatkan kesempatan di pelbagai jumpa pers guna memberikan sikap kepolisian soal Novel.

Saya kira, pernyataan sang jenderal bintang empat itu juga dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa Polri masih mampu. Walaupun di sisi lain, sebagian pihak juga meminta Jokowi agar tak mengabaikan desakan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Langkah Jokowi dan Tito dalam pengungkapan kasus Novel dapat menjadi barometer dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Novel merupakan sosok yang pernah ambil bagian dalam berbagai penyidikan kasus korupsi besar, sebut saja suap cek pelawat Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom; korupsi Bank Jabar; suap bekas Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu; serta korupsi proyek simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.


Selain itu, Novel juga pernah terlibat dalam penyidikan kasus suap ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar; serta Korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Langkah Tito dalam mendukung pemerintahan Jokowi yang bebas dari korupsi pun dapat dibuktikan dalam penuntasan kasus ini. Komitmen untuk merampungkan kasus ini justru lebih kuat dibandingkan dengan soal wacana pembentukan Densus Tipikor dalam konteks pemberantasan korupsi.

Jika tidak, kasus sebelah mata Novel bakal menjadi pil pahit yang harus ditelan bagi Polri dan Jenderal Tito. Terlebih lagi, bagi Jokowi. (asa)
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS