Jakarta, CNN Indonesia -- Seluruh calon Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didaftarkan oleh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan sosok yang berpangkat jenderal bintang satu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, mereka adalah Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Polri Brigadir Jenderal Toni Harmanto, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Firli, dan Perwira Menengah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri penugasan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani.
Mereka akan menjalani seleksi untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan seorang jenderal bintang dua, Irjen Heru Winarko, yang diangkat menjadi Kepala BNN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolda NTB Brigadir Jenderal Firli mengatakan siap mengikuti rangkaian seleksi untuk menjadi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya, namanya mau ikut seleksi tentu persiapan untuk mengikuti seluruh tahapan, kompetensi, dan integritas," kata Firli saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Kamis (8/3).
Firli menyebut Mabes Polri memiliki alasan kuat menyodorkan dirinya dan dua nama lain untuk mengikuti seleksi Deputi Penindakan KPK, yang kosong setelah ditinggal Inspektur Jendral Heru Winarko yang menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sebab, Polri memiliki standar dalam melakukan pembinaan terhadap personilnya, baik secara formal, informal, maupun dengan pengalaman tugas.
 Bekas Deputi Penindakan KPK Irjen Heru Winarko sebelum dilantik menjadi Kepala BNN, di Istana Negara, Jakarta, belum lama ini. KPK melakukan seleksi jabatan untuk posisi yang ditinggalkannya. ( Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
"Pendidikan formal, saya kira cukup ya karena saya alumni PPSA XXI Lemhannas RI," tutur mantan Wakapolda Jawa Tengah itu.
Namun, dia belum mau bicara terlalu jauh mengenai langkah yang yang akan ia ambil ketika terpilih menjadi Deputi Penindakan KPK. Saat ini, dia mengaku akan fokus untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
Ia hanya mengatakan bahwa dirinya memiliki sejumlah rencana guna memperkuat bidang penindakan KPK jika nantinya terpilih.
"Namun harus ingat bahwa perubahan penting, tapi lebih penting kestabilan dan keseimbangan," ucap Firli.
Selain tiga nama dari Polri, KPK juga telah menerima tujuh nama dari Kejaksaan Agung untuk mengikuti seleksi menjadi Deputi Penindakan. Namun, belum diketahui nama-nama jaksa yang disodorkan Korps Adhyaksa itu.
KPK juga bakal melakukan seleksi untuk posisi Direktur Penyidikan. Porli disebut bakal menarik Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman untuk ditempatkan pada posisi lain dalam rangka promosi.
Korps Bhayangkara sendiri juga telah mengirimkan tiga nama untuk mengikuti seleksi posisi Direktur Penyidikan KPK. Proses seleksi untuk dua posisi penting tersebut bakal dilakukan oleh pihak ketiga. Seleksi tersebut akan meliputi tes potensi dasar, bahasa, kompetensi, kesehatan, dan wawancara dengan pimpinan KPK.
Selain itu, lembaga antirasuah juga akan memeriksa catatan masa lalu dari masing-masing kandidat yang mengikuti seleksi. Proses seleksi dijadwalkan akan dibuka mulai 10 Maret 2018.
(arh)