LKPP-KPK Kerja Sama Bikin 'Toko Online' Buat Pemda
CTR | CNN Indonesia
Selasa, 06 Mar 2018 02:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menekan angka penyelewengan dana di daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan kedua lembaga adalah dengan mendorong agar pemerintah daerah melakukan belanja kebutuhan pemerintah secara digital melalui situs resmi LKPP.
"Jadi banyak pilihan persis onlineshop untuk pemerintah belanja alat kesehatan sampai mesin pertanian, bibit juga ada," kata Kepala LKPP Agus Prabowo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/3).
Dia menyebutkan LKPP menyediakan puluhan ribu jenis peralatan dan jasa yang dibutuhkan dalam proses menjalankan kinerja pemerintahan. Nantinya, pemerintah daerah bisa memilih dan berbelanja di LKPP sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
"Nanti juga ada update harga tergantung item. Ada pertiga bulan, alat berat dan obat boleh berubah (harganya) per dua tahun. Ya macam-macam," terang dia.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya bakal berkontribusi untuk memberi arahan kepada LKPP terkait wilayah yang sering menjadi titik rawan korupsi pengadaan di daerah. Dengan cara ini diharapkan korupsi di tingkat daerah dapat diminimalisir, khususnya soal pengadaan barang dan jasa.
"Karena pengadaan barang dan jasa jadi titik paling rawan tindak pidana korupsi. Kita akan Memperbaiki sistemnya dan juga memperkuat kelembagaan," tutup dia.
Data LKPP menyebutkan terdapat 6.682 paket yang kerap gagal lelang dan rawan terkena tindak pidana korupsi sejak tahun 2015-2017. Sebanyak 41 persen paket yang gagal di daerah berasal dari sektor, 23-32 persen pengadaan barang dan 14-25 persen jasa konsultasi.
Beberapa penyebab yang paling umum dalam gagal lelang adalah yang tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran. (lav)
Salah satu upaya yang dilakukan kedua lembaga adalah dengan mendorong agar pemerintah daerah melakukan belanja kebutuhan pemerintah secara digital melalui situs resmi LKPP.
"Jadi banyak pilihan persis onlineshop untuk pemerintah belanja alat kesehatan sampai mesin pertanian, bibit juga ada," kata Kepala LKPP Agus Prabowo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/3).
Dia menyebutkan LKPP menyediakan puluhan ribu jenis peralatan dan jasa yang dibutuhkan dalam proses menjalankan kinerja pemerintahan. Nantinya, pemerintah daerah bisa memilih dan berbelanja di LKPP sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya bakal berkontribusi untuk memberi arahan kepada LKPP terkait wilayah yang sering menjadi titik rawan korupsi pengadaan di daerah. Dengan cara ini diharapkan korupsi di tingkat daerah dapat diminimalisir, khususnya soal pengadaan barang dan jasa.
Data LKPP menyebutkan terdapat 6.682 paket yang kerap gagal lelang dan rawan terkena tindak pidana korupsi sejak tahun 2015-2017. Sebanyak 41 persen paket yang gagal di daerah berasal dari sektor, 23-32 persen pengadaan barang dan 14-25 persen jasa konsultasi.
Beberapa penyebab yang paling umum dalam gagal lelang adalah yang tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK