Presiden PKS Sebut KPK Rawan Dipolitisasi
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Jumat, 02 Mar 2018 12:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kelemahan yang bisa menjadi celah untuk dipolitisasi, atau penindakan kasus korupsi sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.
"Saya katakan segala hal bisa terjadi. Misalnya politisasi," kata Sohibul di kantor CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (1/3).
Menurut Sohibul, politisasi dapat terjadi karena ada kelemahan dalam mekanisme penanganan pengaduan. Dia menjelaskan, segala pengaduan yang masuk ke KPK diterima bagian pengaduan masyarakat (dumas). Jumlahnya sangat banyak, bahkan mencapai puluh ribuan.
Di sebuah kesempatan, Sohibul mengaku sempat melihat ada sekitar 70 ribu pengaduan yang masuk ke bagian dumas.
Sohibul mengatakan, tidak ada yang bisa menjamin pengaduan diproses sesuai dengan nomor urut. Tidak ada yang bisa menjamin pengaduan dengan nomor teratas bakal menjadi prioritas untuk diproses.
"Itu secara politik bisa dipakai. Asal ada pengaduan saja. Walaupun nomor urutan 60 ribu, 'tolong besok diproses.' Kan bisa saja," tutur Sohibul.
Namun membuktikan kemungkinan tersebut Sohibul mengakui tidak mudah. Hanya saja Sohibul melihat bahwa mekanisme penanganan pengaduan yang masuk merupakan kelemahan KPK. Terlebih, fungsi-fungsi KPK pun dijalankan oleh manusia yang bisa saja melakukan kekeliruan, baik di bagian dumas maupun penyidik.
"Ini memang ada satu mekanisme di KPK yang perlu diperbaiki. Yaitu di dumas. Penyidik kan juga manusia," ucap Sohibul.
Sohibul mengaku pernah menyampaikan kelemahan KPK dalam pandangannya itu kepada pimpinan KPK. Tentu atas motif rentannya praktik politisasi dan dalam rangka penguatan KPK.
"Pernah saya sampaikan ke Pimpinan KPK, Johan Budi," katanya.
Mengenai maraknya calon kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, Sohibul pun mengaku prihatin. Sohibul mengaku partainya pernah mengalami kekalutan yang sama.
Sohibul menceritakan, pada Pilwalkot Kota Cimahi, Jawa Barat 2017 lalu, PKS berkoalisi dengan Golkar. PKS mengusung Achmad Zulkarnain sebagai calon wakil walikota untuk dipasangkan dengan calon wali kota dari Golkar, Atty Suharti Tochija.
Sohibul mengatakan, semua survei menyatakan bahwa elektabilitas paslon yang diusung Golkar dan PKS berada di atas 60 persen. Dengan kata lain, sangat diunggulkan.
"Sudah gampang menang," kata Sohibul.
Namun, KPK melakukan OTT dan menangkap Atty. KPK lantas menahan Atty yang membuat Atty tidak bisa melakukan kampanye. Di sisi lain, Golkar dan PKS pun tidak boleh mengganti calon wali kota.
Sohibul mengatakan, PKS tetap mengampanyekan calon wakil wali kota, Achmad Zulkarnain meski pasangannya telah menjadi tersangka KPK. Sohibul melihat masih ada harapan untuk menang.
"Kita berusaha ternyata hal seperti itu terlalu berat. Mulanya paling diunggulkan, jadi urutan ketiga," ucap Sohibul. (osc)
"Saya katakan segala hal bisa terjadi. Misalnya politisasi," kata Sohibul di kantor CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (1/3).
Menurut Sohibul, politisasi dapat terjadi karena ada kelemahan dalam mekanisme penanganan pengaduan. Dia menjelaskan, segala pengaduan yang masuk ke KPK diterima bagian pengaduan masyarakat (dumas). Jumlahnya sangat banyak, bahkan mencapai puluh ribuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun membuktikan kemungkinan tersebut Sohibul mengakui tidak mudah. Hanya saja Sohibul melihat bahwa mekanisme penanganan pengaduan yang masuk merupakan kelemahan KPK. Terlebih, fungsi-fungsi KPK pun dijalankan oleh manusia yang bisa saja melakukan kekeliruan, baik di bagian dumas maupun penyidik.
"Ini memang ada satu mekanisme di KPK yang perlu diperbaiki. Yaitu di dumas. Penyidik kan juga manusia," ucap Sohibul.
"Pernah saya sampaikan ke Pimpinan KPK, Johan Budi," katanya.
Mengenai maraknya calon kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, Sohibul pun mengaku prihatin. Sohibul mengaku partainya pernah mengalami kekalutan yang sama.
Sohibul menceritakan, pada Pilwalkot Kota Cimahi, Jawa Barat 2017 lalu, PKS berkoalisi dengan Golkar. PKS mengusung Achmad Zulkarnain sebagai calon wakil walikota untuk dipasangkan dengan calon wali kota dari Golkar, Atty Suharti Tochija.
Sohibul mengatakan, semua survei menyatakan bahwa elektabilitas paslon yang diusung Golkar dan PKS berada di atas 60 persen. Dengan kata lain, sangat diunggulkan.
"Sudah gampang menang," kata Sohibul.
Sohibul mengatakan, PKS tetap mengampanyekan calon wakil wali kota, Achmad Zulkarnain meski pasangannya telah menjadi tersangka KPK. Sohibul melihat masih ada harapan untuk menang.
"Kita berusaha ternyata hal seperti itu terlalu berat. Mulanya paling diunggulkan, jadi urutan ketiga," ucap Sohibul. (osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK