Wiranto Imbau Parpol Tak Gunakan Politik Identitas
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Rabu, 07 Mar 2018 16:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau kepada semua pihak agar tidak memanfaatkan politik identitas dalam rangka pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan umum.
Hal tersebut disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi nasional tim terpadu penanganan konflik sosial dalam persiapan pilkada maupun pemilu di 2019.
"Siapapun yang masuk dalam konteks pemilukada itu putra Indonesia, jangan sampai ini (disebut) keturunan itu, dan lain-lain, politik identitas jangan sampai berkembang ," kata Wiranto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/3).
Menurut Wiranto penggunaan politik identitas sangat berpotensi merambah ke isu SARA. Apabila terjadi, kata Wiranto, akan sulit untuk ditangani.
Karenanya ia mengimbau kepada partai politik agar tidak menggunakan politik identitas.
Tak hanya partai politik, Wiranto pun juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menerapkan politik identitas dalam memilih pemimpinnya.
"Jangan membeda-bedakan bahwa calon bupati ini bukan putra daerah, ada keturunan suku ini, enggak apa-apa kita jadikan bupati, wali kota, gubernur, bukan dari mana asalnya tapi bagaimana kemampuannya," tuturnya.
"Harusnya itu hilang karena pemilu kan kontes kompetensi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Wiranto juga menyampaikan hal lain yang berpotensi akan menganggu pelaksanaan pilkada dan pemilu, yakni kampanye hitam dan politik uang.
Namun, Wiranto menyampaikan potensi gangguan tersebut tak bisa sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pun telah memberikan wewenang tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk ikut mencegah dan menangani potensi tersebut.
Tak hanya pemerintah, lanjut Wiranto, Panglima TNI pun telah memberikan tanggung jawab kepada para Pangdam di daerah, termasuk Kapolri yang juga memberikan tanggung jawab kepada para Kapolda.
"Kalau pimpinan daerah bersatu padu maka kumpulan daerah aman membuat indonesia aman," kata Wiranto.
(ugo/sur)
Hal tersebut disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi nasional tim terpadu penanganan konflik sosial dalam persiapan pilkada maupun pemilu di 2019.
"Siapapun yang masuk dalam konteks pemilukada itu putra Indonesia, jangan sampai ini (disebut) keturunan itu, dan lain-lain, politik identitas jangan sampai berkembang ," kata Wiranto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/3).
Menurut Wiranto penggunaan politik identitas sangat berpotensi merambah ke isu SARA. Apabila terjadi, kata Wiranto, akan sulit untuk ditangani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya partai politik, Wiranto pun juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menerapkan politik identitas dalam memilih pemimpinnya.
"Harusnya itu hilang karena pemilu kan kontes kompetensi," imbuhnya.
Namun, Wiranto menyampaikan potensi gangguan tersebut tak bisa sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pun telah memberikan wewenang tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk ikut mencegah dan menangani potensi tersebut.
Tak hanya pemerintah, lanjut Wiranto, Panglima TNI pun telah memberikan tanggung jawab kepada para Pangdam di daerah, termasuk Kapolri yang juga memberikan tanggung jawab kepada para Kapolda.
"Kalau pimpinan daerah bersatu padu maka kumpulan daerah aman membuat indonesia aman," kata Wiranto.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK