Kabareskrim Minta KPK Tak Usut Kasus Recehan
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Kamis, 08 Mar 2018 15:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi mengungkap kasus yang bersifat kecil atau 'receh' karena biaya penyidikan tak sebanding dengan hasil sitaan.
Permintaan itu disampaikan Ari saat memberikan kata sambutan usai menerima hibah barang rampasan dari perkara korupsi dan pencucian uang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, serta perkara mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Kamis (8/3).
Awalnya, Ari mengucapkan terima kasih karena telah mendapat hibah sejumlah barang rampasan dari pengungkapan kasus korupsi yang ditangani KPK.
Menurutnya, langkah pemberian hibah seperti ini dapat memberi tambahan semangat bagi penyidik.
"Jadi yang ditangkap jangan receh-receh, yang betul-betul, kira-kira negara ini jangan tambah rugi," kata Ari.
Ia menilai pengusutan kasus korupsi seharusnya menyasar 'kelas kakap' sehingga aset-aset sitaan atau rampasan dapat lebih bermanfaat. Apabila yang diusut kasus kecil, lanjutnya, bisa merugikan keuangan negara karena memakan biaya penyidikan yang lebih besar.
Berangkat dari itu, Ari juga meminta jajaran polisi di bidang penanganan tindak pidana narkotik untuk tidak lagi mengungkap kasus dengan barang bukti sekitar satu gram, karena akan memakan biaya penyidikan yang lebih besar.
"Bagi direktorat narkoba jangan tangkap yang satu gram, lebih baik beli yang satu gram dan proses sendiri. Kenapa? Biaya penyidikannya mahal dibandingakan harga narkotiknya," ujar dia.
KPK menghibahkan barang rampasan dari perkara korupsi dan pencucian uang mantan Nazaruddin ke Polri berupa bidang tanah dan bangunan senilai Rp12,4 miliar yang berada di Jalan Wijaya, Graha Puri Blok C Nomor 15, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selain itu, KPK juga akan menghibahkan satu unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2010 terkait perkara Fuad Amin kepada Polres Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.
(ugo/gil)
Permintaan itu disampaikan Ari saat memberikan kata sambutan usai menerima hibah barang rampasan dari perkara korupsi dan pencucian uang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, serta perkara mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Kamis (8/3).
Awalnya, Ari mengucapkan terima kasih karena telah mendapat hibah sejumlah barang rampasan dari pengungkapan kasus korupsi yang ditangani KPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi yang ditangkap jangan receh-receh, yang betul-betul, kira-kira negara ini jangan tambah rugi," kata Ari.
Ia menilai pengusutan kasus korupsi seharusnya menyasar 'kelas kakap' sehingga aset-aset sitaan atau rampasan dapat lebih bermanfaat. Apabila yang diusut kasus kecil, lanjutnya, bisa merugikan keuangan negara karena memakan biaya penyidikan yang lebih besar.
Berangkat dari itu, Ari juga meminta jajaran polisi di bidang penanganan tindak pidana narkotik untuk tidak lagi mengungkap kasus dengan barang bukti sekitar satu gram, karena akan memakan biaya penyidikan yang lebih besar.
"Bagi direktorat narkoba jangan tangkap yang satu gram, lebih baik beli yang satu gram dan proses sendiri. Kenapa? Biaya penyidikannya mahal dibandingakan harga narkotiknya," ujar dia.
KPK menghibahkan barang rampasan dari perkara korupsi dan pencucian uang mantan Nazaruddin ke Polri berupa bidang tanah dan bangunan senilai Rp12,4 miliar yang berada di Jalan Wijaya, Graha Puri Blok C Nomor 15, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selain itu, KPK juga akan menghibahkan satu unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2010 terkait perkara Fuad Amin kepada Polres Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK