Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigadir Jenderal Firli menyatakan siap mengikuti serangkaian seleksi untuk menjadi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses seleksi tersebut bakal dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan lembaga antirasuah.
"Ya, namanya mau ikut seleksi tentu persiapan untuk mengikuti seluruh tahapan, kompetensi, dan integritas," kata Firli kepada
CNNIndonesia.com, Kamis (8/3).
Selain nama dirinya, Mabes Polri turut menyodorkan dua nama lainya, yakni Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Polri Brigadir Jenderal Toni Harmanto dan Pamen SSDM Polri penugasaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Firli mengatakan Mabes Polri memiliki standar dalam melakukan pembinaan terhadap personelnya baik secara formal, informal, maupun dengan pengalaman tugas.
Firli pun menyebut Mabes Polri memiliki alasan kuat menyodorkan dirinya dan dua nama lain untuk mengikuti seleksi Deputi Penindakan KPK, yang kosong setelah ditinggal Inspektur Jendral Heru Winarko yang kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Pendidikan formal, saya kira cukup ya karena saya alumni PPSA XXI Lemhannas RI," tutur mantan Wakapolda Jawa Tengah itu.
Firli belum mau bicara terlalu jauh mengenai langkah yang akan ia ambil seandainya terpilih menjadi Deputi Penindakan KPK. Saat ini, dia mengaku fokus mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
Meski demikian, jenderal bintang satu itu mengatakan telah memiliki sejumlah rencana guna memperkuat bidang penindakan KPK jika nantinya terpilih.
"Namun harus ingat bahwa perubahan penting, tapi lebih penting kestabilan dan keseimbangan," kata Firli.
Selain tiga nama dari Polri, KPK juga telah menerima tujuh nama dari Kejaksaan Agung untuk mengikuti seleksi menjadi Deputi Penindakan. Namun, belum diketahui nama-nama jaksa yang disodorkan Korps Adhyaksa itu.
KPK juga bakal melakukan seleksi untuk posisi Direktur Penyidikan. Polri disebut bakal menarik Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman untuk ditempatkan pada posisi lain dalam rangka promosi.
Korps Bhayangkara sendiri telah mengirimkan tiga nama untuk mengikuti seleksi posisi Direktur Penyidikan KPK.
Proses seleksi untuk dua posisi penting tersebut bakal dilakukan oleh pihak ketiga. Seleksi akan meliputi tes potensi dasar, bahasa, kompetensi, kesehatan, dan wawancara dengan pimpinan KPK.
Selain itu, lembaga antirasuah akan memeriksa catatan masa lalu dari masing-masing kandidat yang mengikuti seleksi. Proses seleksi dijadwalkan akan dibuka mulai 10 Maret 2018.
(wis)