Mayoritas Peserta Pilkada Tak Selesaikan Konflik Lingkungan

Jakarta, CNN Indonesia -- Mayoritas peserta pilkada serentak diduga mengabaikan penyelesaian konflik ekologi dan lingkungan yang terjadi hampir di setiap daerah kontestan.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat dari 17 provinsi yang menyelenggarakan pilkada, kebanyakan pesertanya adalah politikus lama yang justru diduga tersangkut kasus pertambangan dan belum selesai hingga kini.

Koordinator Jatam Nasional Merah Johansyah menyebut momen pilkada serentak justru lebih banyak dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan dan jabatan melalui 'kerja sama' dengan para pelaku bisnis yang berkepentingan. Hal itu untuk mendapat jaminan politik untuk menyelenggarakan bisnis para pelaku usaha.

Lihat juga: 'Pohon Diselubungi Kain' dalam Debat Kandidat Pilgub Jabar

"Pemanfaatan ini terbukti dengan banyaknya ijon-ijon politik, dari mana para kandidat yang dalam laporan kekayaan mereka hanya sebesar Rp6-7 miliar bisa biayai pilkada yang besarnya hingga Rp300 miliar itu," kata Johansyah di kawasan Gambir, Jakarta, Rabu (14/2).

Johansyah yakin para politikus yang berkontestasi dalam pilkada akan melakukan kesepakatan dengan para pengusaha atau korporasi. Para pengusaha inilah yang akan menjadi penyandang dana politik untuk keperluan kampanye.

"Nah, bantuan dana ini yang kemudian harus 'dibayar' dengan cara keberlangsungan bisnis mereka terjamin secara politik," kata Johansyah.

Lebih lanjut, dia juga mencontohkan kandidat-kandidat politik yang dengan nyata tak berpihak pada penyelesaian konflik lingkungan dan ekologi di daerahnya.

Lihat juga: Pilgub NTT Dinilai Rawan Modus Obral Izin Tambang

Di Jawa Tengah misalnya, kedua pasangan calon yang berduel dalam pilgub dinilai tak ada yang benar-benar berniat menyelesaikan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang.

"Ganjar Pranowo incumbent yang kita tahu dia meloloskan tambang semen di Rembang, lawannya Sudirman Said tak jauh berbeda, dia diusung oleh Partai Gerindra yang dengan nyata mendukung keberadaan PT Semen Indonesia," katanya.

Johansyah juga menyinggung pilkada di Kalimantan Timur. Kandidat yang maju dalam pilgub di sana menurutnya hampir semuanya memiliki rekam jejak yang buruk terkait industri pertambangan.

"Misalnya Syahrie Ja'ang, kita ketahui selama menjabat wakil wali kota dan wali kota Samarinda dia sudah terbitkan 63 izin tambang. Safaruddin juga yang selama menjabat sebagai kapolda Kaltim malah membiarkan pelanggaan hukum di lubang bekas tambang batu bara di sana," kata dia. (pmg/gil)