MPR Sodorkan Usulan Amandemen Terbatas UUD 1945 ke Jokowi

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Rabu, 14/03/2018 17:04 WIB

MPR meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan amandemen terbatas UUD 1945 agar koordinasi pembangunan tingkat pusat dan daerah berjalan selaras. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) bakal menyodorkan usulan tentang pembahasan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu merupakan kesepakatan yang diambil antara UKP PIP dengan MPR dalam pertemuan selama 2,5 jam.

"Akhirnya ketemu satu titikk terang, perlunya amandemen terbatas, itu yang disepakati, mengenai perlunya kita punya haluan negara. Itu nanti yang akan kita konsultasikan," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/3).

Lihat juga:

Megawati Wacanakan Kembali GBHN Kekinian

Zulkifli menegaskan amandemen bukan mengembalikan UUD 1945 seperti aslinya melainkan hanya mengenai pentingnya garis besar haluan negara yang dulu pernah menjadi kewenangan MPR.

Dalam pertemuan tersebut, kata Zulkifli, dibahas terkait kecenderungan pembangunan saat ini yang terlihat tidak arah karena setiap pemimpin baik di tingkat daerah maupun pusat memiliki visi misi tersendiri.

Selain itu, dibahas pula mengenai kelembagaan MPR dan DPD yang disebutnya seperti kehilangan arah dengan kewenangan yang dimiliki.

"Dan kesimpulannya tentu nanti UKP PIP, MPR dan juga mungkin pimpinan parpol sama-sama kita diskusikan dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," katanya.

Lihat juga:

Ketua DPR Usul Amandemen UUD 1945 Dibahas Usai Tahun Politik

Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah menambahkan nantinya hal ini akan dibicarakan dengan Jokowi untuk menyamakan persepsi terhadap urgensi amandemen terbatas UUD 1945.

"Maka kesepakatan tadi Presiden diminta mengundang ketua umum partai tentang wacana amandemen terbatas khusus kewenangan MPR," ujar Basarah terpisah.

Basarah menambahkan nantinya juga akan dikaji proses amandemen terbatas tersebut karena saat ini tengah menghadapi tahun politik yaitu pemilu legislatif dan presiden.

(gil)

amandemen terbatas amandemen uud 1945 amandemen terbatas uud 1945 mpr ketua mpr ketua mpr zulkifli hasan