Zulkifli Sebut Titiek Soeharto Tak Gantikan Mahyudin di MPR

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Kamis, 15/03/2018 00:45 WIB
Zulkifli Sebut Titiek Soeharto Tak Gantikan Mahyudin di MPR Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) menyampaikan tidak ada pergantian posisi pimpinan MPR dari Partai Golkar yang kini dijabat Mahyudin dengan Titiek Soeharto. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan tidak ada pergantian posisi pimpinan MPR dari Partai Golkar.

"Enggak ada suratnya, enggak ada. Enggak ada," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/3).

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Wakil Ketua MPR dari Partai Golkar Mahyudin akan digantikan oleh Siti Hediyati Hariyadi alias Titiek Soeharto.


Zulkifli meminta publik tidak berandai-andai tentang pergantian itu. Selain tidak ada surat resmi, aturan di Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) juga mengganjalnya.

"Tiga syarat [pergantian]-nya; meninggal, mundur, terus apalagi itu, atau [terjerat kasus] pidana. Kalau Pak Mahyudin mundur, tapi saya tanya 'Pak mundur?'. Ndak, katanya. Suratnya enggak ada," papar dia.

Kabar ini sebelumnya disampaikan Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Ibnu Munzir. Mahyudin, saat dikonfirmasi, pun menyebut pergantian itu hanya rumor.

Tunggu UU MD3 Berlaku

Di sisi lain, Zulkifli mengatakan pihaknya juga belum menerima surat penambahan kursi pimpinan hasil UU MD3 dari PDIP, sehingga MPR belum bisa memproses pelantikan.

"Kalau UU sudah berlaku kita jalankan karena kita patuh pada hukum. Sudah siap semuanya," kata Zulkifli.

Zulkifli mengklaim sudah ada nama-nama kursi pimpinan MPR meski belum ada surat resmi dari masing-masing partai.

"Kalau PKB kan teman saya Cak imin. Kalau dari Gerindra saya kira Pak Muzani ya. Tadi saya ngomong juga terbuka Mbak Mega (Megawati) tolonglah Pak (Ahmad) Basarah itu profesor Pancasila," kata dia.


Sementara itu saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi MPR dari PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya menunggu keputusan dari Ketua Umum Megawati Sukarnoputri.

"Siapa yang akan ditugaskan sebagai calon pimpinan MPR dan DPR masuk kategori keputusan strategis ketua umum yang akan menggunakan hak prerogratifnya," ujar Basarah. (pmg/arh)