Gerindra Akui Sempat Lirik Mahfud MD Jadi Cawapres Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra mengakui sempat melirik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Ya dilirik. Wong waktu gubernur saja dilirik, kita minta. Ya dibincangkan, kan kita belum sempat bicara," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (15/3).

Menurutnya, Mahfud merupakan politikus yang memiliki intelektualitas tinggi dan masih teguh memegang idealisme dalam menjalankan politik praktis.

Meski saat ini Mahfud digadang-gadang menjadi bakal cawapres potensial untuk Joko Widodo, Muzani mengatakan hubungan mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid itu dengan Gerindra masih berjalan baik.

Salah satunya kata dia, Mahfud sempat ditawarkan untuk dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur untuk diusung Gerindra. Namun, Mahfud tidak menyanggupi karena telah menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Lihat juga: PPP Akui Mahfud MD Cawapres Alternatif bagi Jokowi

Hal itulah yang menunjukan hubungan antara Gerindra dengan Mahfud tidak putus setelah menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014.

"Hubungan Pak Mahfud dengan Prabowo juga baik. Kalau kemudian karena sesuatu, Pak Mahfud (jadi cawapres Joko Widodo) saya kira wajar saja," kata dia.

Sebelumnya, Mahfud MD mengaku tidak mau terlalu ambisius menanggapi isu dirinya yang disebut-sebut potensial sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Lihat juga: Mahfud MD Pasrah Dipinang Jadi Cawapres Jokowi

Ia mengaku akan memilih pasif, namun tetap menyerahkan keputusan itu kepada partai politik (parpol) soal pencalonannya itu.

"Saya katakan tidak ingin. Tidak inginnya itu tidak aktif, tetapi saya juga bukan tidak mau, karena kalau tak mau itu diartikan sombong. Pada akhirnya kita serahkan ke mekanisme dan itu ada di tangan capres dan partai-partai nanti," kata dia, di kompleks parlemen kemarin. (osc/sur)