Mahyudin Tolak Serahkan Jabatan Wakil Ketua MPR ke Titiek
Feri Agus & Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Senin, 19 Mar 2018 13:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menegaskan akan mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurutnya, pergantian posisi pimpinan MPR yang dilakukan partainya bertentangan dengan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Hal itu menanggapi keputusan pleno Golkar yang menetapkan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Suharto sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin.
"Saya akan membela diri dan membela hak-hak saya sebagai kader Golkar," ujar Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
Mahyudin menjelaskan dalam UU MD3 disebutkan pergantian pimpinan MPR hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. Selain dari ketentuan itu, Mahyudin berkata pimpinan MPR tidak bisa diganti.
Lebih lanjut, Mahyudin menilai pergantian dirinya akibat ada perbedaan gaya politik dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Perbedaan itu timbul sejak Munas Golkar pada akhir 2017.
"Saya menyikapi dengan dingin saja mungkin saya ada perbedaan gaya politik dengan Ketum. Bisa jadi ini masalah suka atau tidak suka," ujarnya.
Selain gaya politik, Mahyudin pun menduga pergantian dirinya merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Airlangga dan Titiek saat Munas Golkar. Ia menduga Airlangga menjanjikan jabatan wakil ketua MPR asalkan Titiek tidak mencalonkan diri sebagai Ketum.
"Rumornya memang ada kesepakatan Mbak Titiek tidak maju calon ketum (karena) dipromosikan jadi wakil ketua MPR," ujar Mahyudin.
Ia menegaskan tidak akan berencana mengundurkan diri meski pergantian kursi pimpinan MPR Fraksi Golkar merupakan keputusan partai.
"Saya tidak ada agenda untuk mengundurkan diri," ujarnya.
Sebelumnya, rapat pleno partai Golkar menyepakati pergantian kursi wakil Ketua MPR dari Mahyudin ke Titiek.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Sadzily menyatakan keputusan itu telah disetujui seluruh kader Golkar dalam rapat pleno yang berlangsung tertutup di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (18/3) malam.
"Ya, tadi sudah disetujui bahwa sudah disahkan bahwa wakil ketua MPR kepada mbak Titiek," kata Ace kepada wartawan usai rapat pleno.
Setnov Menyayangkan
Sementara mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto merespons pergantian wakil ketua MPR tersebut. Menurut Setnov, Mahyudin memiliki kapasitas dan prestasi baik di Golkar maupun Parlemen.
"Ya, tentu kebijakan daripada ketua yang baru. Tapi Pak Mahyudin tentu disayangkan karena mempunyai prestasi yang sangat baik di partai Golkar maupun dalam kiprah di parlemen," kata Setnov sebelum mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Setnov mengatakan Mahyudin kerap turun ke daerah melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Menurut terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP itu, dengan sisa waktu kepemimpinan periode 2014-2019 sangat disayangkan ada pergantian pada pimpinan MPR.
"Tentu dengan waktu yang sangat pendek, ini tentu sangat disayangkan," tuturnya.
Meskipun demikian, mantan Ketua DPR itu mengakui bila Titiek Soeharto mempunyai pengalaman memimpin di Komisi IV DPR. Setnov pun tak mempermasalahkan keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno DPP Golkar.
"Ya, Bu Titiek sosok orang yang mempunyai leadership tinggi, karena pernah memimpin di komisi IV, saya rasa tidak ada masalah," ujarnya.
(pmg/sur)
Hal itu menanggapi keputusan pleno Golkar yang menetapkan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Suharto sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin.
"Saya akan membela diri dan membela hak-hak saya sebagai kader Golkar," ujar Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Titiek Soeharto, Trah Cendana di Elite MPR |
Mahyudin menjelaskan dalam UU MD3 disebutkan pergantian pimpinan MPR hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. Selain dari ketentuan itu, Mahyudin berkata pimpinan MPR tidak bisa diganti.
Lebih lanjut, Mahyudin menilai pergantian dirinya akibat ada perbedaan gaya politik dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Perbedaan itu timbul sejak Munas Golkar pada akhir 2017.
Selain gaya politik, Mahyudin pun menduga pergantian dirinya merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Airlangga dan Titiek saat Munas Golkar. Ia menduga Airlangga menjanjikan jabatan wakil ketua MPR asalkan Titiek tidak mencalonkan diri sebagai Ketum.
"Rumornya memang ada kesepakatan Mbak Titiek tidak maju calon ketum (karena) dipromosikan jadi wakil ketua MPR," ujar Mahyudin.
Ia menegaskan tidak akan berencana mengundurkan diri meski pergantian kursi pimpinan MPR Fraksi Golkar merupakan keputusan partai.
"Saya tidak ada agenda untuk mengundurkan diri," ujarnya.
Sebelumnya, rapat pleno partai Golkar menyepakati pergantian kursi wakil Ketua MPR dari Mahyudin ke Titiek.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Sadzily menyatakan keputusan itu telah disetujui seluruh kader Golkar dalam rapat pleno yang berlangsung tertutup di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (18/3) malam.
"Ya, tadi sudah disetujui bahwa sudah disahkan bahwa wakil ketua MPR kepada mbak Titiek," kata Ace kepada wartawan usai rapat pleno.
 Setya Novanto berkomentar soal pergantian wakil ketua MPR dari Golkar. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Sementara mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto merespons pergantian wakil ketua MPR tersebut. Menurut Setnov, Mahyudin memiliki kapasitas dan prestasi baik di Golkar maupun Parlemen.
"Ya, tentu kebijakan daripada ketua yang baru. Tapi Pak Mahyudin tentu disayangkan karena mempunyai prestasi yang sangat baik di partai Golkar maupun dalam kiprah di parlemen," kata Setnov sebelum mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Setnov mengatakan Mahyudin kerap turun ke daerah melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Menurut terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP itu, dengan sisa waktu kepemimpinan periode 2014-2019 sangat disayangkan ada pergantian pada pimpinan MPR.
"Tentu dengan waktu yang sangat pendek, ini tentu sangat disayangkan," tuturnya.
Meskipun demikian, mantan Ketua DPR itu mengakui bila Titiek Soeharto mempunyai pengalaman memimpin di Komisi IV DPR. Setnov pun tak mempermasalahkan keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno DPP Golkar.
"Ya, Bu Titiek sosok orang yang mempunyai leadership tinggi, karena pernah memimpin di komisi IV, saya rasa tidak ada masalah," ujarnya.
(pmg/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK