Jakarta, CNN Indonesia -- Istana santai menanggapi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menuding Presiden Joko Widodo membohongi masyarakat melalui pembagian sertifikat tanah.
Juru Bicara Presiden Johan Budi menilai tuduhan Amien Rais tersebut tidak berdasar.
"Kalau ambil langkah serius saya kira tidak. Kan dia (Amien Rais) selalu komentar-komentar yang kadang menurut saya tidak jelas," ujar Johan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johan menyatakan, program pembagian sertifikat tanah merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang sudah berjalan hampir empat tahun.
"Saya tidak paham yang dimaksud Amien Rais ngibulin itu yang mana? Ini program nyata. Jadi mungkin perlu ditanya balik ke Amien Rais definisi ngibul itu apa," ucap mantan Juru Bicara KPK ini.
Program pembagian sertifikat tanah digencarkan Jokowi sebab selama ini ia terus mendapat laporan banyaknya sengketa tanah di banyak daerah di Indonesia akibat tak memiliki sertifikat.
Sehingga, sejak awal memimpin, Presiden langsung turun ke daerah-daerah melihat pembagian sertifikat. Hal ini bahkan seperti menjadi acara wajib Jokowi ketika ke daerah.
Jokowi pun sudah mematok target jangka panjang 126 juta sertifikat harus sudah terbit pada tahun 2023. Tahun ini, ia menargetkan Kementerian Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan 7 juta sertifikat tanah.
Oleh sebab itu, Johan mengatakan Presiden tidak akan mengambil langkah apapun termasuk melaporkan Amien Rais ke polisi terkait tudingan itu.
(dal/gil)