Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai belum menyelesaikan konflik tanah yang semakin meningkat hingga akhir 2017. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya setengah juta hektare lahan menjadi bagian konflik pertanahan di seluruh wilayah. Program Reforma Agraria oleh Presiden dinilai salah sasaran dan tak menyelesaikan persoalan tanah.
(asa)