Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya menargetkan raihan 18 persen suara sekaligus memastikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.
"Kami yakin Golkar mampu menang dalam Pemilu 2019 dan mendorong Bapak Presiden [Jokowi] untuk periode kedua," ujarnya, dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional partai Golkar, di Jakarta, Kamis (22/3).
Airlangga merinci bahwa target kemenangan pada Pemilu 2019 itu didapat melalui raihan suara 18 persen atau 110 kursi di DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sekarang punya target dalam memenangkan pemilu legislatif 110 kursi," ucapnya, yang juuga menjabat Menteri Perindustrian itu.
Menurutnya, hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan Rakernas Partai Golkar. Target itu pun disebutnya sudah sejalan dengan hasil rapat bersama Dewan Pembina Partai Golkar.
Untuk mencapai target itu, Airlangga mengaku memiliki empat program unggulan. Yakni, ketersediaan pangan, ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan akses rumah dengan harga terjangkau, dan visi 2045.
"Dan semua program ini dapat dilakukan agar merebut hati dan kepercayaan rakyat," ujar dia.
Airlangga pun menegaskan bahwa dukungan 'Beringin' terhadap Jokowi tak bisa diganggu gugat.
"Dalam Partai Golkar, [dukungan terhadap] Bapak Presiden adalah hal yang sudah final," imbuh dia.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
Djayadi Hanan, dalam tulisan yang diunggah di laman saifulmujani.com, menyebut ada hubungan erat antara pencalonan Jokowi oleh Golkar dengan peningkatan elektabilitas 'Beringin'. Hal itu terjadi karena efek ekor jas (coat-tail effect).
"Jika Golkar mencalonkan Jokowi, elektabilitas Golkar meningkat, jika tidak mencalonkan Jokowi atau mencalonkan yang lain, elektabilitas Golkar cenderung stagnan atau menurun," ujarnya.
Hal itu didasarkan atas hasil survei SMRC pada Desember 2017. Namun, lanjutnya, suara Golkar cenderung stagnan jika dibandingkan raihan 2014.
"Penjelasan soal ini kemungkinan ada dalam tubuh Golkar sendiri. Kita tahu sepanjang 2017, Golkar didera masalah serius korupsi. Bahkan ketua umumnya ketika itu, Setya Novanto, menjadi tersangka megakorupsi KTP elektronik," tandas Djayadi.
Diketahui, pada 2009 Partai Golkar meraih 15 juta suara dan 106 kursi di DPR. Pada 2014, Golkar mendapat 18,4 juta suara dan 91 kursi di parlemen.
(arh/gil)