Airlangga Bantah Janjikan Posisi Menteri untuk Mahyudin

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Selasa, 20/03/2018 16:56 WIB
Airlangga Bantah Janjikan Posisi Menteri untuk Mahyudin Airlangga bantah tawarkan posisi menteri untuk Mahyudin. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah kabar dirinya menjanjikan posisi menteri kepada Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar, Mahyudin agar meninggalkan posisi Wakil Ketua MPR.

"Itu belum ada pembahasan," ucap Airlangga di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (20/3).


Pernyataan Airlangga sekaligus membantah klaim Mahyudin yang akan ditempatkan di beberapa jabatan strategis oleh Airlangga. Tujuannya, agar Mahyudin lebih mudah dipromosikan menjadi menteri setelah terbukti mampu menjabat banyak posisi.


Airlangga juga kembali menegaskan Mahyudin tidak akan mengambil langkah hukum jika digeser dari kursi Wakil Ketua MPR.

"Tidak ada. Semua dalam proses. Semua akan indah pada waktunya," kata Airlangga.


Terpisah, Sekjen Golkar Fredrich Lodewijk Paulus meminta Wahyudin agar menghormati keputusan partai. Seorang kader, lanjut Lodewijk, mesti bersikap loyal dengan mematuhi setiap keputusan partai.

"Sekali lagi bahwa ini adalah keputusan partai dan sebagai kader partai kita harus loyal," katanya.


Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily berpendapat serupa. Ace menyarankan Mahyudin agar menghormati keputusan partai karena merupakan kewajiban seorang kader.

Terlebih, ucap Ace, penempatan Mahyudin sebagai Wakil Ketua MPR kala itu juga atas keputusan partai.

Titiek Soeharto akan menggantikan Mahyudin sebagai Waka MPRTitiek Soeharto akan menggantikan Mahyudin sebagai Waka MPR. CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra

"Setiap kader yang menduduki jabatan, khususnya legislatif itu penugasan partai. Oleh karena itu, partai berprinsip setiap kader mengikuti kebijakan partai," katanya.

Sebelumnya, DPP Golkar memutuskan bakal menggeser Mahyudin dari posisi Wakil Ketua MPR. Posisi itu akan diisi oleh anggota Komisi IV DPR, Siti Hediyati Hariyadi alias Titiek Soeharto.


Namun, Mahyudin tidak terima dengan keputusan DPP Golkar tersebut. Dia mengklaim pergantian wakil ketua MPR tidak bisa dilakukam secara sepihak oleh partai.

"Ya kalau pergantian bertentangan dengan hukum tentu proses secara hukum ," ucapnya.

(DAL)