Dishub DKI Ingin ERP Jalanan DKI Rampung Sebelum Perbatasan
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Selasa, 27 Mar 2018 00:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku belum menerima kajian dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) atas rencana penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan kota penyangga pada tahun 2019.
Berbicara soal itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan sebaiknya merampungkan ERP di jalan-jalan protokol ibu kota RI dulu sebelum perbatasan. Saat ini, tender pengadaan ERP di jalan protokol, yakni Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, masih berlangsung. Itu diharapkan selesai pada Oktober 2018.
"Menurut saya, ERP saja dulu bereskan. Lagi jalan kok. Oktober itu sudah running pembangunan. Mudah-mudahan," ujar Andri sambil berlalu saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/3).
Rencana ERP diterapkan di perbatasan DKI Jakarta itu diungkapkan Kepala BPTJ Bambang Prihartono. Menurut Bambang lewat kebijakan tersebut, bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di ibu kota negera Indonesia ini.
"Sebelum masuk Jakarta, mereka (pengendara kendaraan roda empat) akan dikenakan tarif. Kalau tidak demikian, Jakarta sekarang sudah padat. Jadi, dari mulai perbatasan, kendaraan sudah disortir," ujar Bambang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (24/3).
Bambang menyebut BPTJ akan mulai melakukan kajian pada pertengahan tahun ini sebelum kebijakan ERP diterapkan.
Sementara itu, terkait penerapan ERP di perbatasan, Andri yang ditemui pagi tadi di Polda Metro Jaya enggan berbicara banyak.
"Belum ada kajiannya. Saya belum bisa bicara banyak," ujar Andri.
Andri menyebut rencana penerapan ERP di perbatasan ibu kota itu harus dibicarakan secara komprehensif antara pemerintah pusat, Pemprov DKI, maupun pemerintah kota penyangga di sekeliling Jakarta. Kendati demikian, Andri mengaku pihaknya tetap menampung usulan tersebut.
"Kalau di dinas saya belum ada kajian. Tetapi kan kalau usulan, boleh-boleh saja," ujarnya.
Andri pun belum bisa memperkirakan apakah pemasangan ERP di perbatasan DKI cukup ampuh mengurangi kemacetan. (kid)
Berbicara soal itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan sebaiknya merampungkan ERP di jalan-jalan protokol ibu kota RI dulu sebelum perbatasan. Saat ini, tender pengadaan ERP di jalan protokol, yakni Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, masih berlangsung. Itu diharapkan selesai pada Oktober 2018.
"Menurut saya, ERP saja dulu bereskan. Lagi jalan kok. Oktober itu sudah running pembangunan. Mudah-mudahan," ujar Andri sambil berlalu saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana ERP diterapkan di perbatasan DKI Jakarta itu diungkapkan Kepala BPTJ Bambang Prihartono. Menurut Bambang lewat kebijakan tersebut, bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di ibu kota negera Indonesia ini.
"Sebelum masuk Jakarta, mereka (pengendara kendaraan roda empat) akan dikenakan tarif. Kalau tidak demikian, Jakarta sekarang sudah padat. Jadi, dari mulai perbatasan, kendaraan sudah disortir," ujar Bambang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (24/3).
Sementara itu, terkait penerapan ERP di perbatasan, Andri yang ditemui pagi tadi di Polda Metro Jaya enggan berbicara banyak.
"Belum ada kajiannya. Saya belum bisa bicara banyak," ujar Andri.
Andri menyebut rencana penerapan ERP di perbatasan ibu kota itu harus dibicarakan secara komprehensif antara pemerintah pusat, Pemprov DKI, maupun pemerintah kota penyangga di sekeliling Jakarta. Kendati demikian, Andri mengaku pihaknya tetap menampung usulan tersebut.
"Kalau di dinas saya belum ada kajian. Tetapi kan kalau usulan, boleh-boleh saja," ujarnya.
Andri pun belum bisa memperkirakan apakah pemasangan ERP di perbatasan DKI cukup ampuh mengurangi kemacetan. (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK