Citarum, Antara 'Perang' Doni Monardo dan Taktik Jokowi
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Kamis, 05 Apr 2018 09:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Doni Monardo menerima tongkat kepemimpinan Komando Daerah Militer III/ Siliwangi (Kodam III/ Siliwangi) dari Mayjen TNI Muhammad Herindra pada suatu siang, 14 November 2017.
Hujan mengiringi serah terima jabatan yang digelar di Markas Kodam (Makodam) III/ Siliwangi di Kota Bandung, Jawa Barat tersebut.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono memimpin langsung prosesi serah terima jabatan Doni dan lima belas perwira tinggi TNI lainnya hari itu.
Baru saja memegang kendali militer di Jawa Barat dan Banten, Doni memilih untuk tidak berleha-leha. Dia langsung memilih program prioritas nonperang yang bisa dia kerjakan bersama para prajuritnya.
Doni pun melirik salah satu permasalahan klasik di Jawa Barat, pembersihan Sungai Citarum. Dia heran kenapa sungai ini tak pernah 'bersih' meski selalu dibersihkan.
"Pak Doni melihat ada yang urgent segera dilakukan, salah satunya untuk segera memperbaiki ekosistem di DAS Citarum," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) III/ Siliwangi Kolonel ARH Desi Ariyanto saat ditemui CNNIndonesia.com di Makodam III/ Siliwangi pada Kamis (27/2).
Doni menganggap permasalahan di Citarum berkaitan dengan ketahanan nasional. Air sungai Citarum dikonsumsi 80 persen warga DKI Jakarta dan penduduk di sekitar aliran sungai sepanjang 269 kilometer tersebut.
Air Citarum juga jadi sumber irigasi 420 ribu hektare sawah di Jawa Barat. Citarum juga jadi pemasok listrik sebanyak 1.888 megawatt untuk Jawa dan Bali.
Dia pun berkunjung ke pihak-pihak terkait, seperti pemerintah provinsi, kota, kabupaten, tokoh masyarakat, dan aktivis lingkungan. Hasilnya tertuang dalam program andalan mantan pemimpin Kopassus tersebut yang bertajuk 'Citarum Harum'.
Lulusan akademi militer 1985 itu menggagas pembenahan ekosistem Citarum satu komando dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah provinsi, lembaga dan kementerian terkait, juga peran serta masyarakat juga perguruan tinggi.
Dalam draf rencana 'Citarum Harum' yang diterima CNNIndonesia.com, Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum terdiri dari total 7.100 personel gabungan. Dipimpin Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan Satgas, satuan itu akan dibagi dalam 22 sektor. Kodam III/ Siliwangi pun mulai membenahi Citarum akhir November 2017.
Bak gayung bersambut, Presiden Joko Widodo beserta jajaran pun memulai tahun 2018 dengan membahas Citarum. Pada Selasa (16/1), Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) revitalisasi Citarum di Graha Wiksa Praniti, Bandung.
Rapat tersebut dihadiri beberapa menteri Kabinet Kerja, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Kepala Staf Kodam III/Siliwingi Brigadir Jenderal Yoshua Sembiring dan beberapa pejabat di Jawa Barat.
Hasil akhirnya, Jokowi pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum yang diterbitkan pada 14 Maret 2018.
Luhut 'Pimpin' Citarum
Lewat perpres itu dibentuk Tim DAS Citarum. Tim ini terdiri dari Pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman-yang saat ini diemban oleh Luhut Pandjaitan, dan Satgas yang dipimpin Gubernur Jawa Barat.
"Untuk melakukan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum secara terpadu dibentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim DAS Citarum," bunyi Pasal 2 perpres tersebut.
Luhut akan menjadi Ketua Pengarah dibantu oleh tiga Wakil Ketua yakni Menkopolhukam, Menko Perekonomian dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Salah satu tugasnya adalah untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satgas yang bakal dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, sang pemenang Pilkada Jabar tahun ini.
Selain itu, gubernur juga akan dibantu oleh Wakil Komandan yakni Pangdam III/Siliwang, Kapolda Jabar hingga Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Di sisi lain, peneliti politik menduga respons pemerintahan Jokowi yang langsung menggelar ratas dan mengeluarkan perpres juga jadi sinyal kepentingan politik dalam revitalisasi sungai Citarum.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi menilai ada kepentingan politik dalam urusan ini. Seperti diketahui, pasangan PDIP sebelumnya dikalahkan PKS pada Pilkada Jawa Barat 2013.
Partai pengusung Jokowi, PDIP, pun belum pernah memenangkan kontestasi tingkat provinsi di Jawa Barat. Hasil terbaik yang mereka raih hanya berada di posisi kedua saat mengusung Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki di Pilgub Jabar 2013.
"Pak Jokowi melihat ruang. Dia kan secara elektoral ingin juga menang di Jawa Barat. Dia butuh isu tertentu yang bisa membuat warga Jawa Barat jadi lebih atensi terhadap kebijakan yang dia buat," ujar Muradi.
Pada Pilkada Jabar kali ini, PDIP mengusung pasangan TB Hasanuddin dan Anton Charliyan. Keduanya masing-masing berlatar belakang militer dan polisi.
Pasangan itu akan melawan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang dijagokan PKS tahun ini. Kandidat lainnya adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Demokrat-Golkar); dan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum(koalisi PPP, PKB, Hanura dan NasDem)
Muradi menyebut Jokowi melihat ruang dari ketidakmampuan Aher membenahi Citarum dalam dua periode masa jabatannya. Padahal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pada 2013 pernah menjanjikan air sungai Citarum bisa diminum pada 2018.
[Gambas:Youtube]
Citarum juga dinyatakan Muradi sebagai isu yang vital dan strategis di Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat menganggap Citarum sebagai indikator tata kelola pemerintahan pemimpin Jawa Barat.
"Sama seperti idiom di Kota Bandung, walikota yang belum menyentuh Cicadas, maka dia tidak bisa dianggap berhasil. Dalam konteks Jawa Barat, yang belum bisa menyentuh kasus Citarum, dianggap tidak berhasil," tuturnya.
Tak hanya itu, Muradi juga mengatakan ada titik temu antara kepentingan Jokowi serta PDIP dengan kepentingan Doni Monardo sebagai Pangdam III/ Siliwangi di Citarum.
Jokowi dan PDIP memiliki kepentingan elektoral, sedangkan Doni memiliki program nonperang di Citarum.
Namun, Doni akhirnya tak lagi turun langsung membenahi Citarum. Dia diangkat Presiden Jokowi menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) pada pertengahan Maret lalu.
Keputusan pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Keppres ini ditandangi Jokowi di hari yang sama dengan Perpres Tim DAS Citarum.
Bintang di bahu Doni pun bertambah satu. Dia kini berpangkat Letnan Jenderal dengan menyandang tiga bintang.
Kapendam III/Siliwangi Kolonel ARH Desi Ariyanto menegaskan apa yang diinstruksikan Doni terkait Citarum selama menjabat Pangdam III/ Siliwangi atas nama ketahanan nasional, bukan kepentingan politik.
"Pangdam selalu tekankan, kami tidak bicara masalah politik. Citarum ya Citarum, politik ya politik," tegasnya. (asa)
Hujan mengiringi serah terima jabatan yang digelar di Markas Kodam (Makodam) III/ Siliwangi di Kota Bandung, Jawa Barat tersebut.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono memimpin langsung prosesi serah terima jabatan Doni dan lima belas perwira tinggi TNI lainnya hari itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Doni pun melirik salah satu permasalahan klasik di Jawa Barat, pembersihan Sungai Citarum. Dia heran kenapa sungai ini tak pernah 'bersih' meski selalu dibersihkan.
"Pak Doni melihat ada yang urgent segera dilakukan, salah satunya untuk segera memperbaiki ekosistem di DAS Citarum," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) III/ Siliwangi Kolonel ARH Desi Ariyanto saat ditemui CNNIndonesia.com di Makodam III/ Siliwangi pada Kamis (27/2).
Doni menganggap permasalahan di Citarum berkaitan dengan ketahanan nasional. Air sungai Citarum dikonsumsi 80 persen warga DKI Jakarta dan penduduk di sekitar aliran sungai sepanjang 269 kilometer tersebut.
Air Citarum juga jadi sumber irigasi 420 ribu hektare sawah di Jawa Barat. Citarum juga jadi pemasok listrik sebanyak 1.888 megawatt untuk Jawa dan Bali.
 Doni Monardo saat masih memimpin Kopassus. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) |
Dia pun berkunjung ke pihak-pihak terkait, seperti pemerintah provinsi, kota, kabupaten, tokoh masyarakat, dan aktivis lingkungan. Hasilnya tertuang dalam program andalan mantan pemimpin Kopassus tersebut yang bertajuk 'Citarum Harum'.
Lulusan akademi militer 1985 itu menggagas pembenahan ekosistem Citarum satu komando dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah provinsi, lembaga dan kementerian terkait, juga peran serta masyarakat juga perguruan tinggi.
Dalam draf rencana 'Citarum Harum' yang diterima CNNIndonesia.com, Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum terdiri dari total 7.100 personel gabungan. Dipimpin Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan Satgas, satuan itu akan dibagi dalam 22 sektor. Kodam III/ Siliwangi pun mulai membenahi Citarum akhir November 2017.
Bak gayung bersambut, Presiden Joko Widodo beserta jajaran pun memulai tahun 2018 dengan membahas Citarum. Pada Selasa (16/1), Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) revitalisasi Citarum di Graha Wiksa Praniti, Bandung.
Rapat tersebut dihadiri beberapa menteri Kabinet Kerja, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Kepala Staf Kodam III/Siliwingi Brigadir Jenderal Yoshua Sembiring dan beberapa pejabat di Jawa Barat.
Hasil akhirnya, Jokowi pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum yang diterbitkan pada 14 Maret 2018.
Luhut 'Pimpin' Citarum
Lewat perpres itu dibentuk Tim DAS Citarum. Tim ini terdiri dari Pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman-yang saat ini diemban oleh Luhut Pandjaitan, dan Satgas yang dipimpin Gubernur Jawa Barat.
"Untuk melakukan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum secara terpadu dibentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim DAS Citarum," bunyi Pasal 2 perpres tersebut.
Luhut akan menjadi Ketua Pengarah dibantu oleh tiga Wakil Ketua yakni Menkopolhukam, Menko Perekonomian dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Salah satu tugasnya adalah untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satgas yang bakal dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, sang pemenang Pilkada Jabar tahun ini.
Selain itu, gubernur juga akan dibantu oleh Wakil Komandan yakni Pangdam III/Siliwang, Kapolda Jabar hingga Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Di sisi lain, peneliti politik menduga respons pemerintahan Jokowi yang langsung menggelar ratas dan mengeluarkan perpres juga jadi sinyal kepentingan politik dalam revitalisasi sungai Citarum.
 Kehidupan di bantaran Citarum (Anadolu Agency/Eko Siswono Toyudho) |
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi menilai ada kepentingan politik dalam urusan ini. Seperti diketahui, pasangan PDIP sebelumnya dikalahkan PKS pada Pilkada Jawa Barat 2013.
Partai pengusung Jokowi, PDIP, pun belum pernah memenangkan kontestasi tingkat provinsi di Jawa Barat. Hasil terbaik yang mereka raih hanya berada di posisi kedua saat mengusung Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki di Pilgub Jabar 2013.
"Pak Jokowi melihat ruang. Dia kan secara elektoral ingin juga menang di Jawa Barat. Dia butuh isu tertentu yang bisa membuat warga Jawa Barat jadi lebih atensi terhadap kebijakan yang dia buat," ujar Muradi.
Pada Pilkada Jabar kali ini, PDIP mengusung pasangan TB Hasanuddin dan Anton Charliyan. Keduanya masing-masing berlatar belakang militer dan polisi.
Pasangan itu akan melawan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang dijagokan PKS tahun ini. Kandidat lainnya adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Demokrat-Golkar); dan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum(koalisi PPP, PKB, Hanura dan NasDem)
Muradi menyebut Jokowi melihat ruang dari ketidakmampuan Aher membenahi Citarum dalam dua periode masa jabatannya. Padahal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pada 2013 pernah menjanjikan air sungai Citarum bisa diminum pada 2018.
[Gambas:Youtube]
Citarum juga dinyatakan Muradi sebagai isu yang vital dan strategis di Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat menganggap Citarum sebagai indikator tata kelola pemerintahan pemimpin Jawa Barat.
"Sama seperti idiom di Kota Bandung, walikota yang belum menyentuh Cicadas, maka dia tidak bisa dianggap berhasil. Dalam konteks Jawa Barat, yang belum bisa menyentuh kasus Citarum, dianggap tidak berhasil," tuturnya.
Tak hanya itu, Muradi juga mengatakan ada titik temu antara kepentingan Jokowi serta PDIP dengan kepentingan Doni Monardo sebagai Pangdam III/ Siliwangi di Citarum.
Jokowi dan PDIP memiliki kepentingan elektoral, sedangkan Doni memiliki program nonperang di Citarum.
Namun, Doni akhirnya tak lagi turun langsung membenahi Citarum. Dia diangkat Presiden Jokowi menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) pada pertengahan Maret lalu.
Keputusan pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Keppres ini ditandangi Jokowi di hari yang sama dengan Perpres Tim DAS Citarum.
Bintang di bahu Doni pun bertambah satu. Dia kini berpangkat Letnan Jenderal dengan menyandang tiga bintang.
Kapendam III/Siliwangi Kolonel ARH Desi Ariyanto menegaskan apa yang diinstruksikan Doni terkait Citarum selama menjabat Pangdam III/ Siliwangi atas nama ketahanan nasional, bukan kepentingan politik.
"Pangdam selalu tekankan, kami tidak bicara masalah politik. Citarum ya Citarum, politik ya politik," tegasnya. (asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK