Kritik Jokowi, PAN Disebut Sedang Bangun Posisi Tawar

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai kritik-kritik  dari Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan strategi partai itu untuk memperkuat posisi di mata Presiden Joko Widodo

Pernyataan ini dikemukakan untuk menanggapi pernyataan Anggota Dewan Pembina PAN Drajad Wibowo yang menyebut rasio gini lahan tertinggi terjadi saat rezim Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz (2001-2004).

"PAN ini sedang dalam membangun posisi tawar dengan cara melakukan kritik," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/3).

Lihat juga: PAN Sebut Ketimpangan Lahan Tertinggi Ada di Rezim Megawati

Ia mengaku PDIP enggan merespon berlebihan soal sejumlah manuver PAN dalam membangun posisi tawar tersebut karena khawatir reaksi berlebihan akan berdampak buruk pagi PDIP.

Terkait penggunaan data presentasi Megawati Institute, Hendrawan menyesalkan Drajad tidak menelaah terlebih dahulu data tersebut karena data yang digunakan dalam materi presentasi itu masih temuan awal yang perlu ditindaklanjuti.

Hendrawan mengatakan bahwa alam diskusi yang diikuti sejumlah media massa atas data itu pada Desember 2017 itu sempat terjadi perdebatan. Ia yang menjadi salah satu sumber merasa data tersebut tidak valid.

Lihat juga: Harta 40 Orang Terkaya Makin 'Gendut' di Rezim SBY dan Jokowi

Bahkan, ia menyarankan pengukuran kepemilikan lahan tidak menggunakan rasio gini, melainkan menggunakan rasio palma karena dianggap lebih komprehensif.

"Waktu itu diperdebatkan. Kami mengusulkan bukan indeks gini, tapi Indeks Palma. Jadi intinya itu masih barang mentah," ujar Hendrawan, yang juga merupakan anggota Tim Ahli Megawati Institute.

Indeks Palma (Palma Index) merupakan alternatif dari Rasio Gini dalam perhitungan ketimpangan. Penghitungan indeks ini dilakukan dengan memfokuskan pada penduduk kaya (10% penduduk kelompok atas) dan 40% penduduk kelompok bawah. Sementara, penduduk kelompok menengah diabaikan.

Hendrawan melanjutkan bahwa Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta juga menyesalkan data awal itu dinilai sebagai data akhir oleh PAN.

Lihat juga: Amien Rais Diklaim Punya Bukti Sertifikat Tanah Jokowi Ngibul

"Pak Arif Budimanta juga sangat menyesal sekarang. Karena ternyata yang dia maksudkan sebagai ongoing research seakan-akan dinilai sebagai hasil akhir," ujar Hendrawan.

Meski demikian Hendrawan mengaku PDIP tidak merasa tersudut. Hendrawan justru tertawa mendengar Drajad menggunakan itu untuk membenarkan pernyataan Amien Rais bahwa lahan di Indonesia saat ini dikuasai oleh kelompok tertentu.

Dia meminta semua pihak untuk mengedepankan kaidah keilmuan yang benar sebelum menyampaikan pernyataan atas sebuah data agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Tolong kalau menggunakan data dilihat akurasi dan metodologi mengapa data itu datang. Seorang peneliti yang baik, suatu pandangan atau pernyataannya yang objektif itu harus pakai check and recheck," tandasnya. (arh)