PDIP Ingatkan Partai Koalisi Jangan Berambisi Incar Cawapres
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Rabu, 28 Mar 2018 18:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah meminta partai pendukung Joko Widodo tidak terlalu berambisi mendapat jatah kursi calon wakil presiden dalam Pilpres tahun 2019.
Menurutnya, desakan untuk menjadi cawapres dapat mengganggu soliditas koalisi yang saat ini sudah terbangun.
"Harapan kami sebuah koalisi atau kerjasama politik dengan PDIP atau dengan Pak Jokowi dalam Pilpres 2019 tidak harus parameternya menjadi cawapres," ujar Basarah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (28/3).
Basarah tidak memungkiri saat ini seluruh parpol koalisi pendukung Jokowi berlomba menjadikan Ketua Umum atau tokohnya menjadi cawapres. Ia melihat hal itu merupakan dinamika yang wajar jelang Pilpres.
Namun, ia berkata partai harus lebih mengedepankan dialog dengan sesama partai koalisi dalam membahas posisi cawapres bagi Jokowi. Sebab, ia menilai kerjasama politik tidak hanya diukur dengan jabatan capres atau cawapres.
"Spektrum kerjasama politik itu banyak, bukan hanya cawapres. Ada kerjasama politik di pimpinan DPR, di pimpinan MPR, kemudian di lembaga negara dan lain-lainnya," ujarnya.
Di sisi lain, Basarah mengklaim sejauh ini PDIP juga belum menentukan siapa yang bakal diajukan sebagai cawapres kepada Jokowi. Ia berkata tahapan posisi cawapres masih panjang.
Basarah juga enggan berkomentar soal peluang Jusuf Kalla kembali menjadi cawapres dengan cara mengamdemen ketentuan masa periode jabatan wapres di dalam UUD 1945.
"Di luar soal Pak JK, PDI Perjuangan belum dalam posisi masuk untuk memilih figur apalagi nama cawapres. Tahapannya masih cukup panjang," ujar Basarah.
Sejumlah parpol koalisi pendukung Jokowi berlomba mempromosikan Ketumnya sebagai cawapres. Ketum yang terlihat mulai gencar dipromosikan menjadi cawapres, yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketum PPP Muhammad Romahurmuziy. (ugo)
Menurutnya, desakan untuk menjadi cawapres dapat mengganggu soliditas koalisi yang saat ini sudah terbangun.
"Harapan kami sebuah koalisi atau kerjasama politik dengan PDIP atau dengan Pak Jokowi dalam Pilpres 2019 tidak harus parameternya menjadi cawapres," ujar Basarah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (28/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Spektrum kerjasama politik itu banyak, bukan hanya cawapres. Ada kerjasama politik di pimpinan DPR, di pimpinan MPR, kemudian di lembaga negara dan lain-lainnya," ujarnya.
Basarah juga enggan berkomentar soal peluang Jusuf Kalla kembali menjadi cawapres dengan cara mengamdemen ketentuan masa periode jabatan wapres di dalam UUD 1945.
"Di luar soal Pak JK, PDI Perjuangan belum dalam posisi masuk untuk memilih figur apalagi nama cawapres. Tahapannya masih cukup panjang," ujar Basarah.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK