Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Gerindra
Prabowo Subianto mengungkit kembali soal kebocoran uang negara sekitar Rp1.000 triliun. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut isu tersebut sebagai pandangan lama.
"Itu kritik dan pandangan lama. Sudah dikatakan sejak dulu, termasuk sewaktu menjadi cawapresnya Ibu Mega," kata Hendrawan kepada
CNNIndonesia.com, Sabtu (31/3).
Hendrawan yang juga anggota Komisi IX DPR ini menuturkan seharusnya semua pihak turut serta ikut mengkritik dan mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pandangan itu juga sudah dibukukan. Tak ada yang baru. Yang kita butuhkan justru langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut," terang dia.
Secara detail, Hendrawan menyebut pemerintah sudah melakukan sejumlah program mengatasi kondisi itu. Beberapa di antaranya adalah upaya renegosiasi kepemilikan saham dengan perusahaan multinasional yang bergerak di sektor sumber daya alam.
"Beberapa di antaranya Freeport, Newmont, dan lain lain. Ada juga program hilirisasi industri, program pengembalian devisa hasil ekspor," ujarnya.
Langkah yang belum dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan uang negara adalah merevisi UU Lalu Lintas Devisa. Hal ini harusnya menjadi konsen pemerintah ke depan.
"Ini penting tapi sensitif. Bila diterapkan tanpa kehati-hatian maksimal bisa menimbulkan gejolak," tutur Hendrawan.
Prabowo mengungkit kebocoran ribuan triliun uang negara di luar negeri, baru-baru ini. Isu itu juga sempat ia sampaikan saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Menurutnya, saat ini kebocoran uang itu terbukti dan diakui pemerintahan Joko Widodo.
"Waktu dulu saya bicara dan saya mengatakan Indonesia kebocoran Rp1.000 triliun setiap tahun, saya diejek. Dibilang Prabowo ngawur, Prabowo mengada-ada, Prabowo enggak paham ekonomi, baca bukunya di mana," kata Prabowo.
Prabowo melanjutkan bahwa dua tahun setelah Pilpres 2014, pemerintahan Jokowi akhirnya mengakui ada uang ribuan triliun yang berada di luar negeri.
Pernyataan Prabowo itu sekaligus menyindir program
tax amnesty (pengampunan pajak) di era Jokowi yang digagas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dua tahun lalu.
"Menteri keuangan sendiri yang mengakui Rp11 triliun lebih uang Indonesia menginap di luar. Berarti Prabowo benar, dong," katanya.
(wis)