Menakar Politik Dua Kaki PAN dan PKB di Pilpres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tak juga berani menentukan sikap di pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Kedua partai itu masih melakukan berbagai manuver demi mengejar ambisi mendapatkan posisi calon wakil presiden (cawapres), baik di koalisi Joko Widodo maupun koalisi Prabowo Subianto.

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai manuver 'politik dua kaki' yang dilakukan oleh PKB dan PAN adalah untuk menaikkan daya tawar partainya kepada dua koalisi yang sudah terbentuk saat ini.


"Mereka menaikkan daya tawar mereka," kata Ubedillah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (29/3).

Lihat juga: Agresivitas Cak Imin Bidik RI-2 dan Filosofi Jawa ala Jokowi

Hal tersebut, kata Ubedillah dilakukan karena baik koalisi Jokowi maupun Prabowo masih belum tertarik dengan tokoh yang disodorkan PKB dan PAN untuk posisi cawapres.

Kedua partai tersebut memiliki hasrat besar untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres. PKB mengusulkan nama ketua umumnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sementara PAN mengusulkan ketua umumnya Zulkifli Hasan.

"Ingin ke Jokowi tapi kalau enggak jadi wapres gimana, ke Prabowo juga begitu, akibatnya mreka di luar arena," ujarnya.

Lihat juga: Zulhas: PAN Pertimbangkan Dukung Jokowi Karena Petahana

Lebih lanjut, Ubedillah mengatakan politik dua kaki PAN dan PKB justru juga bisa berakibat mengurangi daya tawar mereka di masyarakat dan koalisi. Pasalnya, kedua partai yang mengklaim punya basis pemilih Muslim dalam jumlah besar itu semakin terlihat pragmatis dalam berpolitik.

Kedua partai itu justru akan dicap sebagai partai yang tidak jelas dan lebih mengedepankan kepentingan politik partai dibanding kepentingan rakyat.

Ubedillah pun menilai akan lebih terhormat jika PKB dan PAN bersatu untuk kemudian membentuk poros ketiga yang disebut-sebut akan dipimpin oleh Partai Demokrat.

"Daripada mereka nggak jelas, mending memperjelas diri sebagai poros ketiga, jauh lebih gentle dan terhormat," tutur Ubedillah.

Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie Zulkifli Hasan sebut PAN melirik Jokowi di pilpres 2019

Lebih Realistis di poros Prabowo Subianto atau poros ketiga

Sementara itu, Direktur Populi Center Usep Achyar mengatakan politik dua kaki yang dilakukan oleh PKB dan PAN sebenarnya tidak akan terlalu berdampak pada suara dukungan terhadap kedua koalisi.

Sebab, menurutnya kerap kali suara di kalangan pendukung tidak sejalan dengan para elite partinya.

"Kalau di koalisi tidak terlalu menguntungkan mau bergabung atau tidak, karena bergabung juga belum tentu pemilih di bawahnya ngikut," ujar Usep kepada CNNIndonesia.com.

Lihat juga: PKB Sebut Cak Imin Cenderung ke Jokowi Ketimbang Prabowo

Karenanya, kata Usep, politik dua kaki yang saat ini dimainkan hanya cara elit PKB dan PAN untuk membangun daya tawar dan mendapatkan kontrak politik yang diinginkan.

Kendati demikian, ia beranggapan PKB dan PAN tidak akan bisa mendapatkan kontrak politik yang besar, terutama posisi cawapres, jika bergabung dengan koalisi Jokowi. 
Sebab, PKB dan PAN bukan partai pendukung pertama dan utama di koalisi Jokowi.

Selain itu, suara yang dimiliki PKB dan PAN tidak tertalu besar jika dibandingkan dengan partai lain yang telah memberikan dukungan lebih dulu.

Lihat juga: Kritik Jokowi, PAN Disebut Sedang Bangun Posisi Tawar

Namun, Usep menilai, PKB dan PAN lebih memiliki daya tawar lebih di koalisi Prabowo. Pasalnya, koalisi Prabowo baru terdiri dari dua partai yaki Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Terlebih, kedua partai ini basis massa pemilih muslim yang bisa menjadi bahan pertimbangan demi mendapatkan kontrak politik yang diinginkan.

"PKB dan PAN memang punya kekuatan massa Islam yang tidak dipandang remeh, apalagi PKB yang basisnya di Jawa juga relatif besar, itu jadi posisi tawar sehingga berani bermain begitu (dua kaki)," tutur Usep.

Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie Cak Imin berambisi jadi cawapres Jokowi

Ujungnya, kata Usep, keputusan dari PKB dan PAN untuk bergabung dalam koalisi, akan ditentukan oleh poros yang menawarkan kontrak politik lebih besar.

"Hitung-hitungan begitu juga tidak dinafikan dari para koalisi, sharing of power, sharing kekuasaan, akan menjadi pertimbangan," ujar Usep.

Lihat juga: Tak Cuma ke Jokowi, Cak Imin Juga Jajaki Potensi ke Prabowo

(DAL/DAL)