Prabowo Kritik Penguasaan Tanah oleh Segelintir Elite

RZR, CNN Indonesia | Minggu, 01/04/2018 22:26 WIB
Prabowo Kritik Penguasaan Tanah oleh Segelintir Elite Ketua Umum Gerindra mengkritik pemerintah yang dinilai tidak maksimal menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33. (CNNIndonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kesenjangan ekonomi antara penduduk miskin dan kaya semakin melebar di Indonesia.

Indikator ketimpangan yang semakin melebar adalah distribusi penguasaan tanah di Indonesia yang, menurut Prabowo, belum merata dan hanya dikuasai segelintir elite.

"Segelintir orang menguasai hampir separuh kekayaan kita. Apalagi soal tanah, 1 persen populasi yaitu konglomerat menguasai 80 persen tanah kita," kata Prabowo saat berpidato dalam kampanye pasangan cagub-cawagub Jawa Barat, Sudrajat-Saikhu di Depok Jawa Barat, Minggu (1/4).


Ketimpangan, menurut Prabowo tak hanya tercipta karena segelintir elite yang rakus, namun juga karena pemerintah abai menjalankan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

"Pasal 33 UUD 45 itu kunci kita, bunyinya perekonomian disusun usaha bersama sebagai asas kekeluargaan, bukan konglomerasi, bukan kapitalisme, tapi kekeluargaan," kata dia.

Prabowo menambahkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat lengah dan tidak waspada terhadap kelakuan para elite yang terus menerus mengeruk keuntungan demi pribadi ketimbang masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, Prabowo mengatakan seharusnya pemerintah mengatur dan memaksa para elit yang tak bertanggung jawab itu untuk tidak menerapkan asas konglomerasi.

"Tampang kalian tanahnya paling enggak banyak, paling sepetak dua petak, apalagi yang ngontrak, makanya kalian pakai topi Gerindra, jadi kita berjuang bersama kebenaran dan keadilan," kata dia.

Prabowo lantas menyatakan bahwa dirinya sudah kapok dan sudah tobat untuk terlibat dan menjalin relasi dengan elite nasional.

Ia mengatakan lebih suka berbaur dengan kalangan masyarakat biasa untuk melihat keluh kesah dan aspirasi mereka di tingkat bawah.

"Terutama elite, elite kita, terus terang saja saya sudah kapok dengan elite Indonesia, pak yang bapak maksud elite siapa? Saya juga elite, tapi saya elite yang sudah tobat saudara sekalian," ujar Prabowo.

Kritik terhadap penguasaan lahan oleh segelintir elite tak hanya datang dari Prabowo. Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais juga melayangkan kritik serupa.

Amien mengatakan 74 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh kelompok tertentu. Dia bahkan menyebut kebijakan bagi-bagi sertifikat tanah yang tengah dijalankan pemerintahan Joko Widodo sebagai bentuk pengibulan.

Serangan Amien tersebut lantas ditangkis oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dengan mengingatkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu untuk tidak asal bunyi alias asbun.

Selain itu, sejumlah politikus PDIP mempertanyakan dasar pernyataan Amien soal penguasaan 74 persen lahan oleh kelompok tertentu. 

Pihak Amien dan PAN mengaku mendapatkan data itu dari sejumlah pemberitaan di media massa dan hasil penelitian World Bank tahun 2015.

Di tengah perdebatan itu, Greenomics Indonesia merilis data mengenai konsesi lahan dari waktu ke waktu.

Dalam datanya, Greenomics Indonesia menyatakan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kala menjadi Menteri Kehutanan, adalah sosok yang paling banyak memberikan izin perkebunan kepada pelaku bisnis.

Zulkifli adalah besan Amien Rais. Dia menjadi Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014).

"Zulkifli Hasan, ketika itu menjabat Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu dengan luas 1,64 juta hektare, atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta," kata Vanda dalam keterangannya, Kamis (22/3).


(wis)