Mendagri Kecewa Studi Banding Sampah Pemda Meleset
Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Selasa, 03 Apr 2018 19:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kecewa terhadap hasil studi banding para kepala daerah maupun anggota DPRD, yang belajar mengenai pengelolaan sampah ke luar kota maupun keluar negeri. Sebab, menurut dia ilmu yang dibawa pada akhirnya tak maksimal buat membenahi masalah lingkungan di daerah mereka masing-masing.
Menurut Tjahjo, penyebab kegagalan itu karena para kepala daerah maupun anggota DPRD tak pernah membawa kepala dinas, atau jajaran SKPD yang mengurusi masalah lingkungan dan sampah.
"Gimana mau maksimal, kepala dinas yang ngurusin urusan lingkungan dan sampah enggak pernah diajak. Yang diajak malah dinas PU, Keuangan, malah keluarganya, sama saja kaya DPRD gitu juga," kata Tjahjo saat berpidato di Rakernas Pengelolaan Sampah Nasional di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (3/4).
Meski begitu, Tjahjo enggan menyebutkan identitas kepala daerah mana saja yang melakukan hal dimaksudkan tersebut. Dia juga menyentil komitmen pemerintah daerah dan masyarakat yang setengah hati dalam menangani masalah sampah.
Menurut Tjahjo ada tiga faktor pemerintah daerah belum memiliki komitmen itu. Pertama, kata Tjahjo, terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana tempat sampah oleh pemerintah daerah di tempat umum yang masih minim.
"Di kantor instasi pemerintah dan swasta, sarana umum, terminal airport dan pariwisata diperbanyak kotak sampahnya saja belum," ujar Tjahjo.
Faktor kedua, lanjut Tjahjo, pemerintah daerah tidak serius dalam membuat program rencana pembangunan daerah untuk menangani persoalan sampah. Sebab, banyak pemerintah daerah masih tertuju pada masalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Padahal, kata dia, pemerintah pusat telah menargetkan Indonesia harus bebas sampah pada 2025.
"Dalam konteks pengelolaan sampah dan pembangunan daerah, ini juga dalam Musrenbang teknis belum muncul ide gagasan untuk mengatasi masalah sampah, fokusnya pada ke infrasturktur, kesehatan, dan lain-lain," kata Tjahjo.
Tjahjo pun menilai tingkat kerja sama dan koordinasi antarpemerintah daerah dalam mengelola sampah masih bermasalah. Dia memberi contoh kasus koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan daerah tetangga, seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan terkait pengelolaan sampah yang selama ini belum berjalan baik.
Contoh lainnya adalah permasalahan sampah di Pantai Kuta, Bali, yang memperlihatkan kurangnya koordinasi antara Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung.
"Yang penting harus ada sinergi. Kalau Jakarta masalah Bantar Gebang kan di Bekasi, jadi saya kira harus ada sinergi termasuk kontribusi anggarannya. Sama juga yang terjadi di Pantai Kuta, harus ada sinergi," ujar Tjahjo. (ayp/kid)
Menurut Tjahjo, penyebab kegagalan itu karena para kepala daerah maupun anggota DPRD tak pernah membawa kepala dinas, atau jajaran SKPD yang mengurusi masalah lingkungan dan sampah.
"Gimana mau maksimal, kepala dinas yang ngurusin urusan lingkungan dan sampah enggak pernah diajak. Yang diajak malah dinas PU, Keuangan, malah keluarganya, sama saja kaya DPRD gitu juga," kata Tjahjo saat berpidato di Rakernas Pengelolaan Sampah Nasional di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Tjahjo enggan menyebutkan identitas kepala daerah mana saja yang melakukan hal dimaksudkan tersebut. Dia juga menyentil komitmen pemerintah daerah dan masyarakat yang setengah hati dalam menangani masalah sampah.
Menurut Tjahjo ada tiga faktor pemerintah daerah belum memiliki komitmen itu. Pertama, kata Tjahjo, terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana tempat sampah oleh pemerintah daerah di tempat umum yang masih minim.
Faktor kedua, lanjut Tjahjo, pemerintah daerah tidak serius dalam membuat program rencana pembangunan daerah untuk menangani persoalan sampah. Sebab, banyak pemerintah daerah masih tertuju pada masalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Padahal, kata dia, pemerintah pusat telah menargetkan Indonesia harus bebas sampah pada 2025.
"Dalam konteks pengelolaan sampah dan pembangunan daerah, ini juga dalam Musrenbang teknis belum muncul ide gagasan untuk mengatasi masalah sampah, fokusnya pada ke infrasturktur, kesehatan, dan lain-lain," kata Tjahjo.
Tjahjo pun menilai tingkat kerja sama dan koordinasi antarpemerintah daerah dalam mengelola sampah masih bermasalah. Dia memberi contoh kasus koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan daerah tetangga, seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan terkait pengelolaan sampah yang selama ini belum berjalan baik.
Contoh lainnya adalah permasalahan sampah di Pantai Kuta, Bali, yang memperlihatkan kurangnya koordinasi antara Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung.
"Yang penting harus ada sinergi. Kalau Jakarta masalah Bantar Gebang kan di Bekasi, jadi saya kira harus ada sinergi termasuk kontribusi anggarannya. Sama juga yang terjadi di Pantai Kuta, harus ada sinergi," ujar Tjahjo. (ayp/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK