Analisis

Daya Tarik Capres Jokowi dan Paradoks Demokrasi

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Senin, 09/04/2018 07:45 WIB
Daya Tarik Capres Jokowi dan Paradoks Demokrasi Sudah didukung lima partai politik di parlemen, Jokowi disebut akan kembali mendapat dukungan dua parpol lain. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo dikabarkan mendapat tenaga tambahan dari partai politik di Pemilihan Presiden 2019. Jika benar, maka dua parpol ini akan menambah panjang gerbong pendukung Jokowi.

Selama ini sudah ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat yang mendukung Jokowi. Belum lagi dua partai baru yang menyatakan dukungannya: Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia.

Kabar dua parpol yang akan turut mendukung Jokowi datang dari Ketua Umum PPP Romahurmuziy.


Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, memang belum mau menyebut dua partai politk yang dimaksud secara gamblang. Namun, walau bagaimana pun, kabar tersebut kepalang beredar dan menerbitkan beragam asumsi di masyarakat.

Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi mengatakan jika pernyataan Romi benar terjadi, maka Jokowi terbukti memiliki daya  tarik yang luar biasa di mata partai politik. Tidak akan lagi ada yang bisa memungkiri bahwa Jokowi memiliki kans yang sangat besar untuk langgeng dua periode.

"Menjadi tidak bisa dibantah lagi. Elektabilitasnya sudah tidak terbendung. Masih muda juga. Banyak capaian pula," kata Adi kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Minggu malam (8/4).

Adi lalu memaparkan asumsinya mengenai pertimbangan dua partai politik ikut mengusung Jokowi jika benar terjadi.
Daya Tarik Capres Jokowi dan Paradoks DemokrasiSebagai petahana, Joko Widodo dinilai punya daya tarik tinggi di Pilpres 2019. (Detikcom/Ray Jordan)

Pertama, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni kans Jokowi untuk menang yang sangat besar. Kedua, tidak memiliki figur yang dapat menandingi Jokowi dari segi elektabilitas jika membentuk poros ketiga. Terlebih, Jokowi pun calon petahana yang notabene memiliki elektabilitas jauh lebih tinggi dibanding calon penantangnya.

"Faktor mentok karena tidak ada figur menjanjikan untuk diusung. Kalau tidak mentok kan bikin poros ketiga," ujar Adi.

Faktor ketiga, partai politik melihat peluang untuk menanamkan investasi politik jika ikut mendukung Jokowi yang punya kans sangat besar untuk menang.

Investasi politik yang dimaksud Adi yakni penempatan kader partai politik di suatu jabatan yang strategis di pemerintahan. Misalnya menteri, duta besar, hingga pimpinan badan atau lembaga negara.

Menurut Adi, wajar jika banyak partai politik berbondong-bondong ingin mendukung Jokowi. Tentu dalam rangka ingin mendapat jatah jabatan yang akan diberikan kepada kader terbaiknya.

Partai politik, kata Adi, akan memoles kader-kader terbaiknya setelah mendapat jabatan strategis seoptimal mungkin. Tujuannya, agar memiliki elektabilitas yang tinggi dan siap diusung pada Pilpres 2024 mendatang.

Nantinya, partai partai politik pendukung Jokowi pada Pilpres 2019, akan lebih berani mengusung calon presiden serta membentuk koalisi yang baru. Satu sisi karena pada 2024 sudah tidak ada lagi tokoh dominan seperti Jokowi. Di sisi yang lain, koalisi partai politik hanya sebatas kepentingan. Dengan kata lain, tidak akan ada koalisi yang awet.

"Bahwa 2024 akan lebih seru karena tidak ada dominasi sosok. Tidak ada incumbent. Jokowi tidak bisa maju lagi. Mereka yang berpotensi maju di 2024 saat ini pun memiliki kompetensi dengan tingkat elektabilitas yang setara," kata Adi.

Sisi Lain Silaunya Jokowi

Adi lalu menjelaskan bahwa saat ini hanya ada dua tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden. Mereka adalah Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya, hanya ada dua calon presiden adalah bukti bahwa Indonesia tengah didera krisis calon pemimpin. Terlebih, Jokowi dan Prabowo pun tokoh yang sudah pernah bertanding sebelumnya, yaitu pada Pilpres 2014 silam.

Adi menilai krisis calon pemimpin di Indonesia sebagai sebuah paradoks. Dia mengatakan hal tersebut karena Indonesia menganut sistem multi partai, namun justru mengalami krisis calon pemimpin. Partai politik yang bertarung memperebutkan suara berjumlah belasan.

"Bukan hanya anomali, tapi paradoks demokrasi kita," katanya.

"Banyak partai politik yang bertarung, tapi hanya ada dua kandidat. Bahkan ada kecenderungan satu kandidat saja kalau Prabowo enggak maju," lanjut Adi.

Adi menilai salah satu penyebab krisis calon pemimpin  kegagalan partai politik melakukan kaderisasi. Dia mengatakan hal tersebut karena memang sebagian besar partai politik lebih suka mendukung Jokowi daripada memajukan calon presiden dari kadernya sendiri.

"Berarti partai politik gagal melakukan kaderisasi. Artinya parpol ini hampir semua tidak memiliki kapasitas untuk melahirkan calon pemimpin baru," tutur Adi.

Di sisi yang lain, krisis calon pemimpin yang terjadi saat ini juga dikarenakan tingginya ambang batas pencalonan presiden ataupresidential threshold. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, calon presiden dapat diusung partai politik bermodal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional.

Menurut Adi, tingginya syarat tersebut turut menjadi penyebab saat ini sulit ada calon penantang Jokowi.

"Sudah susah membuat koalisi agar dapat 20 persen, saat terbentuk mereka tidak punya figur menjanjikan. inliah yang membuat parpol pragmatis. Yasudah, dukung saja yang kuat dan pasti menang," pungkas Adi.

Saat ini ada lima partai di luar parpol pengusung Jokowi yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. PKB dan PAN disebut berpeluang ikut mendukung Jokowi karena saat ini dua parpol anggota koalisi dan punya kader di kabinet Jokowi. (sur)