Sebelum Bicara Cawapres, PDIP Ingin Parpol Koalisi Urus GBHN

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa partai politik pendukung Pemerintah akan berusaha menggolkan penerapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Hal itu disebutnya harus digarap sebelum mengurusi soal calon Wakil Presiden dan susunan kabinet.

"Karena itu sebelum kami bicara tentang cawapres dan konfigurasi menteri, maka yang dilakukan PDIP dan partai lain adalah menyepakati agenda ke depan bagaimana sistem politik nasional kita terhadap MPR," ucap Hasto, di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (8/4).

Lihat juga: Perjalanan Amendemen UUD 1945 dan Upaya Mengembalikan GBHN

Hasto menilai keberadaan GBHN penting karena berisi pembangunan jangka panjang yang baik bagi Indonesia. Semua pihak, ucapnya, harus turut berperan, terutama partai-partai politik pengusung Jokowi.

"[GBHN] itu akan menjadi agenda PDI-Perjuangan bersama partai politik lain yang mendukung Pak Jokowi untuk kita kedepankan,"

Ditambahkannya, GBHN ini akan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Lantaran itu, peran seorang presiden dalam perancangan GBHN sangat penting. Sebab, Presiden mesti menjalin kerja sama dengan seluruh kepala daerah.

Lihat juga: Megawati Wacanakan Kembali GBHN Kekinian

"Ini akan meningkatkan efektivitas pemerintahan, sehingga ada satu kesatuan yang namanya konsepsi tata ruang, ada satu kesatuan yang namanya pembangunan industri kita pertanian, kelautan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soeakrnoputri beberapa kali mengusulkan amandemen UUD 45 dan akomodasi GBHN ke dalamnya.

(arh/sur)