Anies Akan Sidak Gedung-gedung di Kawasan Jakbar dan Jaktim

Tiara Sutari | CNN Indonesia
Kamis, 12 Apr 2018 05:35 WIB
Setelah melakukan sidak pada 12 sampai 21 Maret terkait resapan air tanah di Jalan Sudirman-Thamrin, Gubernur DKI Anies Baswedan akan melalukan sidak fase dua.
Setelah melakukan sidak pada 12 sampai 21 Maret terkait resapan air tanah di Jalan Sudirman-Thamrin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melalukan sidak fase dua. (CNN Indonesia/Mesha Mediani)
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah melakukan sidak pertama kali pada 12 hingga 21 Maret terkait resapan air tanah di gedung-gedung tinggi yang ada di Sudirman-Thamrin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan melalukan sidak fase dua.

Sidak fase dua ini, kata Anies, akan dilaksanakan di area industri yang ada di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

"Fokus lokasi untuk sidak nanti di Jakarta Barat sekitar Kecamatan Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Timur nanti di Pulogadung dan Cakung," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Rencana sidak ini diakui Anies akan dimulai 16 April mendatang, dan akan dilaksanakan di kawasan perumahan warga.

Sementara itu, terkait resapan air tanah yang wajib dimiliki gedung-gedung tinggi, Anies mengakui pihaknya membutuhkan pengawas tambahan. Anies pun berniat membuat formulir khusus yang akan diberikan kepada para pekerja di setiap dalam gedung. Nantinya, lata Anies, merekalah yang akan memeriksa gedung tempat bekerja apakah memenuhi aturan atau tidak.

"Formulir bisa dijadikan pegangan bagi warga terlibat untuk memeriksa. Apakah fasilitas-fasilitas di sana sesuai aturan," kata Anies. "Kalau pengawasan hanya mengandalkan Pemerintah ada ribuan gedung di Jakarta dan butuh waktu lama, jadi kita libatkan masyarakat."

Sebelumnya, beradasarkan sidak fase I yang digelar 12-21 Maret 2018 di kawasan Jalan Sudirman dan MH Thamrin, Anies membeberkan ada 37 dari 80 gedung tinggi yang tak memiliki sumur resapan atau tak berfungsi.

Di antara gedung-gedung itu beberapa di antaranya adalah milik pemerintah seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayana, Kementerian Agama, serta Bank Indonesia.

(kid)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER