Jokowi Ikuti Saran Bawaslu soal Bagi Sembako saat Kampanye

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Kamis, 12/04/2018 11:10 WIB
Jokowi Ikuti Saran Bawaslu soal Bagi Sembako saat Kampanye Jokowi akan mengikuti saran Bawasu untuk menyetop pembagian sembako saat kampanye pilpres 2019. (CNN Indonesia/Fauzan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo bakal menerima saran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyetop sementara pembagian sembako kepada masyarakat saat kampanye pilpres 2019.

"Nanti saat kampanye diikuti dong (menyetop pembagian sembako)," kata Moeldoko di kantornya kemarin (11/4).

Bawaslu menyarankan penyetopan sementara setelah sejumlah pihak, salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti pembagian sembako saat Jokowi berkunjung ke Sukabumi akhir pekan lalu.



Namun, Moeldoko menyatakan masyarakat dan semua pihak harus bisa membedakan situasi mengenai pembagian sembako. Ia mengatakan seandainya bencana alam terjadi ketika jelang dan saat kampanye.

"Apa negara enggak boleh hadir? Harus dibedakan pasti posisi kehadiran negara. Jangan terus dinilai ini kampanye," tutur Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini.

Moeldoko mengatakan pemerintah harus hadir saat kondisi seperti itu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat mulai dari sembako, air bersih, hingga perlengkapan lainnya.

"Masyarakat mendesak perlu sesuatu. Teman-teman dan masyarakat harus membedakan," ucapnya.


Sementara itu, ia menyambut baik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak melarang presiden menggunakan fasilitas kepresidenan seperti pesawat dan mobil termasuk saat kampanye.

Hal itu tak dilarang sebab semuanya melekat kepada Jokowi selaku presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan meski cuti untuk kampanye.

"Yang penting ada pemahaman bersama bahwa tugas-tugas kenegaraan tetap berjalan walaupun dalam kampanye," kata Moeldoko.

Ia tak ambil pusing apabila pihak tertentu mempermasalahkan Jokowi menggunakan fasilitas kepresidenan saat kampanye.

"Sekarang yang jadi komandan dalam konteks pemilu ini KPU. Saya pikir ya, Keputusan KPU harus jadi semangat bersama untuk mengikuti," ujar mantan Panglima TNI itu.
(pmg/pmg)