Setnov Klaim Saweran Duit e-KTP Diatur Burhanuddin Napitupulu

Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Setya Novanto mengklaim tidak pernah mengatur penetapan anggaran proyek itu saat menjadi Ketua Fraksi Golkar pada 2009 silam. Menurut dia, kesepakatan soal itu sudah dibuat oleh mantan Ketua Komisi II DPR, (Alm.) Burhanudin Napitupulu dengan eks Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Dalam pleidoi dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4), Setya mengklaim kronologi disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa memperlihatkan kalau dia turut campur dalam upaya penentuan anggaran proyek. Sebab menurut dia Komisi II DPR hanya menyetujui anggaran berasal dari APBN yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pada awal Februari 2010, Setya mengaku Irman, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan (Alm.) Burhanudin Napitupulu membuat kesepakatan lebih dulu soal pembagian fee kepada anggota DPR buat memperlancar proyek penerapan KTP berbasis NIK. Andi Agustinus lantas ditunjuk buat mengatur pembagian jatah itu.

Lihat juga: Pleidoi e-KTP, Setnov Kenang Masa Susah dan Motivasi JFK

"Kesepakatan Andi Agustinus dengan Burhanudin Napitupulu adalah di luar tanggung jawab saya. Kesepakatan itu dilakukan sebelum Agustinus memperkenalkan saya dengan Irman di Hotel Gran Melia, Kuningan," ujar Setya.

Dengan demikian Setya berdalih kalau dia sama sekali tidak pernah diajak membahas soal pembagian komisi proyek e-KTP.

Lihat juga: Sebelum Kecelakaan, Setnov Disebut Dikawal Politikus Golkar

"Kesepakatan antara Irman, Andi Agustinus dan (Alm.) Burhanudin Napitupulu, menurut saya fakta ini tak pernah terungkap di persidangan," ujar Setya.

Burhanudin meninggal 21 Maret 2010. Burhanudin meninggal akibat serangan jantung saat bermain golf di Senayan, Jakarta.

Meski sudah meninggal, nama Burhanuddin muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan disebutkan bahwa pada awal bulan Februari 2010 setelah mengikuti rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, terdakwa I (Irman) dimintai sejumlah uang oleh Burhanuddin Napitupulu selaku Ketua Komisi II DPR RI, agar usulan Kementerian Dalam Negeri tentang anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK (KTP elektronik) dapat segera disetujui oleh Komisi II DPR RI.

Atas permintaan tersebut, Irman menyatakan tidak dapat menyanggupi permintaan Burhanuddin. Oleh karena itu, Burhanuddin dan Irman sepakat untuk melakukan pertemuan kembali guna membahas pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI.

(ayp/gil)