DPRD DKI Sarankan Anies-Sandi Rombak Kepala Dinas
DHF | CNN Indonesia
Senin, 16 Apr 2018 11:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno segera mengevaluasi dan merombak beberapa posisi kepala dinas.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan hal itu karena menilai ada beberapa kepala dinas di Jakarta yang tampak kurang kompeten.
"Saya yang jelas misalnya Dinas Perumahan. Dinas Perumahan menurut saya harus segera (diganti). Waktu kita tanya di rapat RPJMD, masa enggak paham apa yang dia mau lakukan. Ya berhenti saja," kata Taufik saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta sesaat sebelum menemui Sandiaga, Senin (16/4).
Selain itu, Taufik juga menyebut jabatan Kepala Dinas Pendidikan serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang harus diganti.
Taufik menilai kedua pejabat itu kurang memiliki semangat dan mental yang kuat dalam merampungkan tugas-tugas.
"Saya khawatir belakangan ini begitu, (ada yang berpikiran) 'lebih baik saya diam saja deh, toh juga bawa pulang uang ke rumah'. Yang rugi publik dong. Mentalnya harus kuat," kata Taufik.
Menurut Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra itu, ada beberapa kepala dinas yang kurang berkomitmen melaksanakan tugas dari gubernur dan wakil gubernur.
Jika berkomitmen, seharusnya tidak perlu gubernur atau wakil gubernur yang menjawab semua permaslahan di Jakarta. Atas dasar itu dia menyarankan perombakan kepala dinas harus selesai secepatnya.
"Saran saya akhir bulan ini mesti kelar itu. Ganti saja orang yang enggak komitmen, yang enggak kompeten," imbuhnya.
Ditemui pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap para kepala dinas.
"Ini baru mulai. Jadi kita sabar saja menunggu dan tidak ada tenggat waktu," ucap Sandi saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/4).
Sebelumnya, pada 4 April 2018, Sandiaga mengaku sudah mulai meninjau kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan berujung pada pergantian pejabat. Sandiaga mengutarakan itu merujuk pada penilaian atas kinerja para kepala SKPD tersebut, juga berdasarkan hasil pendidikan dan latihan (diklat) di Bogor.
Dalam diklat dengan tajuk Capacity Building yang digelar di Ciawi, Bogor pada 21 Maret 2018 saat itu diikuti di 93 Eselon II Pemprov DKI Jakarta.
Sandi pun mengakui bahwa Diklat tersebut memang menjadi salah satu tolok ukur yang digunakannya untuk 'memecat' dan 'mengangkat' anak buahnya satu bulan ke depan.
"Diklat ini masukannya dipakai untuk kami memperkaya analisa, potensi, juga peluang bagi para eselon dua ini untuk karier selanjutnya. Karena mereka best of the best," lanjut Sandiaga kepada para peserta diklat saat itu. (kid/gil)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan hal itu karena menilai ada beberapa kepala dinas di Jakarta yang tampak kurang kompeten.
"Saya yang jelas misalnya Dinas Perumahan. Dinas Perumahan menurut saya harus segera (diganti). Waktu kita tanya di rapat RPJMD, masa enggak paham apa yang dia mau lakukan. Ya berhenti saja," kata Taufik saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta sesaat sebelum menemui Sandiaga, Senin (16/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Taufik juga menyebut jabatan Kepala Dinas Pendidikan serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang harus diganti.
Taufik menilai kedua pejabat itu kurang memiliki semangat dan mental yang kuat dalam merampungkan tugas-tugas.
Menurut Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra itu, ada beberapa kepala dinas yang kurang berkomitmen melaksanakan tugas dari gubernur dan wakil gubernur.
Jika berkomitmen, seharusnya tidak perlu gubernur atau wakil gubernur yang menjawab semua permaslahan di Jakarta. Atas dasar itu dia menyarankan perombakan kepala dinas harus selesai secepatnya.
"Saran saya akhir bulan ini mesti kelar itu. Ganti saja orang yang enggak komitmen, yang enggak kompeten," imbuhnya.
Ditemui pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap para kepala dinas.
"Ini baru mulai. Jadi kita sabar saja menunggu dan tidak ada tenggat waktu," ucap Sandi saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/4).
Sebelumnya, pada 4 April 2018, Sandiaga mengaku sudah mulai meninjau kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan berujung pada pergantian pejabat. Sandiaga mengutarakan itu merujuk pada penilaian atas kinerja para kepala SKPD tersebut, juga berdasarkan hasil pendidikan dan latihan (diklat) di Bogor.
Dalam diklat dengan tajuk Capacity Building yang digelar di Ciawi, Bogor pada 21 Maret 2018 saat itu diikuti di 93 Eselon II Pemprov DKI Jakarta.
Sandi pun mengakui bahwa Diklat tersebut memang menjadi salah satu tolok ukur yang digunakannya untuk 'memecat' dan 'mengangkat' anak buahnya satu bulan ke depan.
"Diklat ini masukannya dipakai untuk kami memperkaya analisa, potensi, juga peluang bagi para eselon dua ini untuk karier selanjutnya. Karena mereka best of the best," lanjut Sandiaga kepada para peserta diklat saat itu. (kid/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK