Tjahjo Sebut Sandiaga Tak Langgar Aturan Jadi Jurkam Gerindra
RZR | CNN Indonesia
Kamis, 05 Apr 2018 02:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memastikan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno tak melanggar peraturan saat menjalankan tugasnya sebagai koordinator tim pemenangan pemilihan presiden (pilpres) 2019 Partai Gerindra.
Menurutnya, tugas Sandiaga sebagai juru kampanye (jurkam) di pilpres 2019 tak akan tumpang tindih dengan tugasnya sebagai Wagub.
"Enggak ada masalah, kami ikuti mekanisme dalam undang-undang, dan akan diatur detail oleh peraturan Komisi Pemihan Umum (KPU)," kata Tjahjo di Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (3/4)
Meski begitu, Tjahjo mengatakan Sandiaga harus meminta izin tertulis terlebih dulu apabila ingin berkampanye untuk partai besutan Prabowo Subianto itu pada hari kerja.
"Bagi pejabat daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, pada saat kampanye, dia harus izin tertulis (ditujukan ke Mendagri), setiap dia melakukan kegiatan politik kampanye, dia izin," tambahnya.
Tjahjo juga menegaskan bahwa Sandiaga tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang diberikan negara selama dirinya melakukan berkampanye.
Ia menekankan aturan itu juga berlaku bagi calon presiden maupun calon kepala daerah petahana yang akan melakukan kampanye.
"Semuanya, bagi capres atau kepala daerah petahana juga harus izin dan tak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan Sandiaga telah ditunjuk oleh Prabowo Subianto sebagai koordinator tim pemenangan Pilpres 2019.
Ferry mengatakan Sandiaga bertugas menyerap pelbagai aspirasi dari masyarakat. Selain itu, Sandiaga juga bertanggung jawab atas pembentukan tim pemenangan inti bersama partai politik lain yang menjalin koalisi dengan Gerindra.
Dikabarkan bahwa Sandiaga akan dibantu sejumlah pejabat teras Gerindra. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Ahmad Muzani, Ketua DPP Desmond Mahesa, dan Ketua DPD Gerindra Jakarta Muhammad Taufik. Namun, Ferry enggan membenarkan kabar tersebut.
"Saya belum bisa memastikan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (1/4).
(dal)
Menurutnya, tugas Sandiaga sebagai juru kampanye (jurkam) di pilpres 2019 tak akan tumpang tindih dengan tugasnya sebagai Wagub.
"Enggak ada masalah, kami ikuti mekanisme dalam undang-undang, dan akan diatur detail oleh peraturan Komisi Pemihan Umum (KPU)," kata Tjahjo di Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (3/4)
Meski begitu, Tjahjo mengatakan Sandiaga harus meminta izin tertulis terlebih dulu apabila ingin berkampanye untuk partai besutan Prabowo Subianto itu pada hari kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo juga menegaskan bahwa Sandiaga tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang diberikan negara selama dirinya melakukan berkampanye.
"Semuanya, bagi capres atau kepala daerah petahana juga harus izin dan tak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan Sandiaga telah ditunjuk oleh Prabowo Subianto sebagai koordinator tim pemenangan Pilpres 2019.
Ferry mengatakan Sandiaga bertugas menyerap pelbagai aspirasi dari masyarakat. Selain itu, Sandiaga juga bertanggung jawab atas pembentukan tim pemenangan inti bersama partai politik lain yang menjalin koalisi dengan Gerindra.
 Sandiaga jadi jurkam Gerindra di Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Dikabarkan bahwa Sandiaga akan dibantu sejumlah pejabat teras Gerindra. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Ahmad Muzani, Ketua DPP Desmond Mahesa, dan Ketua DPD Gerindra Jakarta Muhammad Taufik. Namun, Ferry enggan membenarkan kabar tersebut.
"Saya belum bisa memastikan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (1/4).
(dal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK