Pemprov DKI Perluas Lahan untuk Pasar Tasik Tanah Abang

Dias Saraswati & DHF, CNN Indonesia | Senin, 16/04/2018 17:12 WIB
Pemprov DKI Perluas Lahan untuk Pasar Tasik Tanah Abang Wagub DKI Sandiaga Uno menyatakan akan menyiapkan lahan hingga setengah dari yang ada di Cideng Timur bagi pedagang pindahan Pasar Tasik, Tanah Abang. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memperluas penyediaan lahan di Cideng Timur yang akan diperuntukkan bagi para pedagang Pasar Tasik, Tanah Abang.

"Penyiapan lahannya yang tadinya hanya sepertiga dan kita bisa tingkatkan menjadi setengah," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/4).

Sandiaga mengatakan penambahan lahan akan dilakukan karena jumlah pedagang Pasar Tasik bongkaran Tanah Abang yang pindah ke Cideng Timur semakin bertambah.


"Ada penambahan jumlah pedagang sehingga masih ada yang berdagang di bahu jalan," ujar Sandi.


Lebih lanjut, Sandi menyampaikan Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan regulasi guna memberikan lahan dan membangun sarana bagi para pedagang tersebut.

"Regulasi yang bisa memungkinkan Pemprov DKI tetap bisa memberikan sarana dan lahan kepada para pengusaha tersebut khususnya memasuki bulan ramadan," tuturnya.

Para pedagang ini semula berjualan di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, karena ada sengketa dan masalah di lahan tersebut, akhirnya kawasan itu pun disita pihak kepolisian.

Saat ini sekitar 500 pedagang Pasar Tasik telah dipindahkan ke lokasi sementara yakni di daerah Cideng Timur dengan luas lahan kurang lebih satu hektare.

Jual Beli Lapak di Jalan Jatibaru

Selain itu, saat ditemui di tempat terpisah, Sandiaga menyatakan Pemprov DKI tak akan kompromi dengan oknum yang melakukan jual beli lapak di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kami tidak akan kompromi, kami pastikan biar nanti Dinas UMKM saja yang memungut retribusinya," kata Sandi saat ditemui di Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Jakarta, Senin (16/4).

Sandi menyampaikan hal ini sudah terjadi berulang kali. Padahal yang berhak memungut biaya dari lapak-lapak itu adalah Pemrov DKI Jakarta.

Sandi menambahkan pihaknya akan melakukan kajian ulang terkait lapak-lapak pedagang di Jatibaru Raya. Penindakan akan dilakukan sebelum bulan Ramadhan tahun ini.


Sebelumnya, saat ditemui di Pondok Kelapa Town Square, Jakarta Timur, Jumat (13/4), Sandi mengungkap ada praktik penyewaan tenda-tenda di Jatibaru Raya. Meski begitu, ucapnya, Pemprov DKI Jakarta kesulitan mengungkap praktik tersebut.

Di kesempatan itu, seorang pedagang yang pernah berjualan di Jatibaru Raya mengadu pada Sandi harga sewa bisa mencapai Rp3 juta hingga Rp 5juta per bulan.

Mendekati bulan puasa, harganya bisa melonjak hingga Rp21 juta hingga Rp25 juta tiap bulannya. Karena praktik itu 92 pedagang pindah dari Jatibaru Raya ke Kelapa Town Square. (kid)