PPP Tak Heran dengan Kader yang Pindah ke PBB
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 17 Apr 2018 21:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak khawatir dengan kabar kepindahan beberapa kadernya ke Partai Bulan Bintang (PBB). Hanya saja, kader yang pindah diminta tetap bicara sesuai fakta.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut perpindahan partai adalah hal biasa dan menjadi hak setiap orang.
"Kami yang di PPP memandang kepindahan mereka yang pernah jadi kader PPP adalah bukan hal yang luar biasa, karena hal yang sama juga terjadi pada banyak partai politik lainnya," katanya melalui pesan singkat, Selasa (17/4).
Menurut Arsul, alasan-alasan kepindahan yang disampaikan hanya sekadar untuk menarik simpati dan perhatian publik.
"Kami hanya ingin menyarankan siapa saja agar tidak terjangkit penyakit psikologis waham kebesaran, yakni merasa mampu membawa jutaan pemilih PPP ikut ke parpol barunya, apakah itu ke PBB atau yang lainnya," kata Arsul.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), waham berarti keyakinan atau pikiran yang salah karena bertentangan dengan dunia nyata serta dibangun atas unsur yang tidak berdasarkan logika; sangka; curiga.
Sebelumnya, politikus PPP Ahmad Yani mengklaim sekitar dua juta kader partai kakbah akan bergabung dengan PBB usai rapat pengambilan keputusan PPP Khittah di Yogyakarta, Jumat (20/4).
"Kalau sudah ada putusan di Yogya bisa sampai ke bawah. Kalau masa PPP di 2014 sampai tujuh juta. Kami dapat sepertiganya, berarti dua juta," ujarnya.
Namun, kepindahan itu disebutnya bukan hal mudah. Apalagi partai yang menjadi tujuan itu belum tentu lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) pada Pemilu 2019.
"Tentu para pemilih tersebut juga akan berpikir untuk tidak memilih partai yang sudah dua kali pemilu tidak lolos dan bahkan suaranya cenderung menurun dari pemilu ke pemilu," ujarnya.
Di tempat terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menambahkan perpindahan kader ke partai lain dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Menurutnya, kader yang akan pindah ke PBB hanya sebagian kecil akibat gagal lolos pencalonan legislatif.
"Karena kami sudah secara terbuka meminta mereka untuk bergabung, tapi memang niatnya tidak mau gabung, ya sudah. Kader di daerah tidak terpengaruh, karena mereka tahu kontribusi apa selama ini kepada PPP," tutup dia. (arh/pmg)
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut perpindahan partai adalah hal biasa dan menjadi hak setiap orang.
"Kami yang di PPP memandang kepindahan mereka yang pernah jadi kader PPP adalah bukan hal yang luar biasa, karena hal yang sama juga terjadi pada banyak partai politik lainnya," katanya melalui pesan singkat, Selasa (17/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami hanya ingin menyarankan siapa saja agar tidak terjangkit penyakit psikologis waham kebesaran, yakni merasa mampu membawa jutaan pemilih PPP ikut ke parpol barunya, apakah itu ke PBB atau yang lainnya," kata Arsul.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), waham berarti keyakinan atau pikiran yang salah karena bertentangan dengan dunia nyata serta dibangun atas unsur yang tidak berdasarkan logika; sangka; curiga.
Sebelumnya, politikus PPP Ahmad Yani mengklaim sekitar dua juta kader partai kakbah akan bergabung dengan PBB usai rapat pengambilan keputusan PPP Khittah di Yogyakarta, Jumat (20/4).
"Kalau sudah ada putusan di Yogya bisa sampai ke bawah. Kalau masa PPP di 2014 sampai tujuh juta. Kami dapat sepertiganya, berarti dua juta," ujarnya.
Namun, kepindahan itu disebutnya bukan hal mudah. Apalagi partai yang menjadi tujuan itu belum tentu lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) pada Pemilu 2019.
"Tentu para pemilih tersebut juga akan berpikir untuk tidak memilih partai yang sudah dua kali pemilu tidak lolos dan bahkan suaranya cenderung menurun dari pemilu ke pemilu," ujarnya.
Di tempat terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menambahkan perpindahan kader ke partai lain dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Menurutnya, kader yang akan pindah ke PBB hanya sebagian kecil akibat gagal lolos pencalonan legislatif.
"Karena kami sudah secara terbuka meminta mereka untuk bergabung, tapi memang niatnya tidak mau gabung, ya sudah. Kader di daerah tidak terpengaruh, karena mereka tahu kontribusi apa selama ini kepada PPP," tutup dia. (arh/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK