Dishub DKI Targetkan Jalan Berbayar Berlaku April 2019
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Jumat, 20 Apr 2018 19:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan pengoperasian jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) untuk mobil pada April 2019.
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menuturkan penerapan ERP hanya bisa dilakukan saat kereta mass rapid transit (MRT) beroperasi pada Maret 2019. Sebab, kata Sigit, persyaratan pengoperasian ERP adalah terpenuhinya kebutuhan angkutan umum.
Selain pembangunan MRT, saat ini Pemprov DKI baru menyediakan bus rapid transit (BRT) Transjakarta untuk mobilisasi masyarakat dan berupaya mengurangi kendaraan pribadi. Optimalisasi penumpang MRT juga bergantung pada kelengkapan ERP.
"Kalau kita bicara MRT jadi Maret 2019, ya, roughly di satu bulan setelah ini dioperasikan, jalan berbayar elektronik bisa dioperasikan juga. April," kata Sigit Wijatmoko saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/4).
Saat ini, kata Sigit, tender pengadaan ERP masih berlangsung dan pemenangnya diumumkan pada 25 Oktober 2018. Padahal, penentuan perusahaan yang berhak untuk membangun ERP tersebut sudah dijadwalkan sejak 2016 silam. Sigit beralasan molornya proses penentuan pemenang terkendala masalah teknis.
"Itu teknis ya karena itu kan lebih tindak lanjut berita acara yang disepakati oleh semua pihak, antara si panitia tender dengan si peserta lelang. Tapi targetnya sih nggak berubah," kata Sigit.
Sigit menuturkan, pembangunan ERP di seluruh jalan protokol ibu kota membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun. Oleh karena itu, pada tahap awal Dishub DKI baru akan memasang ERP di Jalan Sisingamangaraja (Jakarta Selatan) hingga Bundaran Hotel Indonesia (Jakarta Pusat).
"Kami bagi dua staging karena kan prasyaratnya itu harus ruas jalan yang diterapkan sistem jalan berbayar sudah dilayani oleh angkutan umum massal. Pertama, Sisingamangaraja sampai HI," kata Sigit soal pelaksanaan ERP di Jakarta. (kid/sur)
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menuturkan penerapan ERP hanya bisa dilakukan saat kereta mass rapid transit (MRT) beroperasi pada Maret 2019. Sebab, kata Sigit, persyaratan pengoperasian ERP adalah terpenuhinya kebutuhan angkutan umum.
Selain pembangunan MRT, saat ini Pemprov DKI baru menyediakan bus rapid transit (BRT) Transjakarta untuk mobilisasi masyarakat dan berupaya mengurangi kendaraan pribadi. Optimalisasi penumpang MRT juga bergantung pada kelengkapan ERP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, kata Sigit, tender pengadaan ERP masih berlangsung dan pemenangnya diumumkan pada 25 Oktober 2018. Padahal, penentuan perusahaan yang berhak untuk membangun ERP tersebut sudah dijadwalkan sejak 2016 silam. Sigit beralasan molornya proses penentuan pemenang terkendala masalah teknis.
Sigit menuturkan, pembangunan ERP di seluruh jalan protokol ibu kota membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun. Oleh karena itu, pada tahap awal Dishub DKI baru akan memasang ERP di Jalan Sisingamangaraja (Jakarta Selatan) hingga Bundaran Hotel Indonesia (Jakarta Pusat).
"Kami bagi dua staging karena kan prasyaratnya itu harus ruas jalan yang diterapkan sistem jalan berbayar sudah dilayani oleh angkutan umum massal. Pertama, Sisingamangaraja sampai HI," kata Sigit soal pelaksanaan ERP di Jakarta. (kid/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK