KPK Tetapkan Eks Anggota DPRD Bandung Tersangka Korupsi Tanah

Feri Agus, CNN Indonesia | Sabtu, 21/04/2018 00:32 WIB
KPK Tetapkan Eks Anggota DPRD Bandung Tersangka Korupsi Tanah KPK tetapkan tersangka korupsi tanah untuk RTH Kota Bandung. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Hery Nurhayat serta anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet sebagai tersangka pengadaan tanah.

KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/4).



Agus menyebut kasus ini berawal dari pengesahan anggaran untuk RTH sebesar Rp123,9 miliar yang tertuang dalam APBD-P Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2012. Anggaran tersebut untuk pembangunan RTH Mandalajati senilai Rp33,4 miliar dan RTH Cibiru senilai Rp80,7 miliar.

Pengesahan dilakukan setelah Hery rapat bersama Tomtom selaku Ketua Pelaksana Harian Badan Anggaran (Banggar) dan Kadar selaku anggota Banggar.

KPK menduga Tomtom dan Kadir menyalahgunakan kewenangan sebagai tim Banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH tersebut. Selain itu, Hery diduga sebagai pengguna anggaran membantu pembayaran tanah untuk RTH.

"Tersangka TDQ dan KS juga diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan," tuturnya.


Agus menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah ini sebesar Rp26 miliar. Menurut Agus, kerugian negera itu masih mungkin bertambah seiring berjalannya proses penyidikan.

"Perkiraan kerugian negara masih terus didalami tapi sementara angkanya Rp26 miliar," tuturnya.

Dalam kasus ini, ketiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Catatan Redaksi: Berita ini mengalami perubahan judul pada Sabtu (21/4) pukul 00.40 WIB (DAL/DAL)