PPP Tak Ambil Pusing Gerakan #2019GantiPresiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mempermasalahkan gerakan #2019GantiPresiden yang belakangan ramai di kalangan masyarakat. Hal itu dianggap sebagai aksi lumrah jelang Pemilihan Presiden tahun depan.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy beranggapan, kebebasan berpendapat adalah sebuah hak konstitusional yang dilindungi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Asal, manuver tersebut bisa menciptakan kondisi persaingan yang sehat.

"Tentu (#2019GantiPresiden) adalah hal yang tidak perlu kita khawatirkan karena itu bagian dari kompetensi yang sehat saja," jelas Romy, sapaan akrabnya di sela-sela 'Car Free Day', Jakarta Selatan, Minggu (22/4).

Lihat juga: PPP Sebut Poros Ketiga Pilpres Tak Mungkin Terjadi

Alih-alih cemas, ia memandang saat ini koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo harus menguatkan barisan agar bisa memenangkan Pemilihan Presiden dan juga Pemilihan Legislatif. Sejauh ini, sudah ada delapan partai yang menyatakan dukungannya terhadap Jokowi yakni Partai NasDem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Bagi kami yang paling penting sekarang adalah menjaga soliditas koalisi dan tim pemenangan agar bisa bergerak bersama-sama untuk Pileg dan Pilpres. Lalu kami juga pastikan pak Jokowi mendapatkan pendamping paling sesuai dan paling diinginkan oleh beliau kala pemenangan 2019 nanti," jelas dia.

Kendati demikian, PPP sampai saat ini masih belum menelurkan nama yang akan mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres mendatang. PPP baru menentukan kriteria yang pantas mendampingi Jokowi dalam Musyarah Nasional Alim Ulama PPP pada pekan lalu.

"Syarat pendamping Pak Jokowi berdasarkan munas alim ulama antara lain santun, santri, berjiwa ulama, berintegritas, dan memiliki kompetensi elektual karena menyesuaikan dengan masyarakat," pungkas Romy.


Lihat juga: Demokrat Ramal Pendukung Jokowi Pecah Gabung Poros Ketiga

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan munculnya gerakan #2019GantiPresiden merupakan hal yang wajar di sebuah negara demokrasi. Menurut dia, pasti ada kelompok yang ingin pemimpinnya berganti maupun tetap dua periode dibawah Jokowi

"Ini soal ganti presiden 2019, ada juga yang (ingin) pak Presiden dua periode, namanya dinamika politik sah saja. Yang penting suasananya tidak gaduh," tutur Sufmi.

Meski demikian, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut gerakan #2019GantiPresiden bukanlah aspirasi masyarakat, melainkan manuver politik. Sebab, Hasto menilai gerakan tersebut muncul karena elektabilitas Jokowi yang tinggi di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Lihat juga: Amien Rais Ingin Bertemu Jokowi Meski Sering Mengkritik


Berdasarkan Survei Polcomm Institute, elektabilitas Jokowi terhitung sebesar 49,08 persen. Di sisi lain, survei Populi Center pada bulan lalu menyebut elektabilitas Jokowi hingga 64,3 persen.

"Saya tidak melihat itu sebagai sebuah aspirasi. Saya melihatnya sebagai sebuah manuver politik karena elektabilitas Pak Jokowi yang tinggi," kata Hasto di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pekan lalu. (evn)