Wakil Ketua Kadin DKI Didapuk Jadi Komisaris Delta Djakarta

DHF, CNN Indonesia | Jumat, 27/04/2018 00:44 WIB
Wakil Ketua Kadin DKI Didapuk Jadi Komisaris Delta Djakarta Penunjukkan Sarman Simanjorang adalah hak prerogatif karena Pemprov punya porsi saham terbesar di PT Delta. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, sebagai Komisaris Utama PT Delta Djakarta, dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Rabu (26/4) kemarin. Pemprov DKI Jakarta berhak melakukan itu karena punya porsi saham yang cukup besar di perusahaan pembuat bir itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan penunjukkan Sarman menempati posisi komisaris utama didasarkan karena dia punya jaringan luas dengan kalangan pengusaha. Apalagi Pemprov DKI Jakarta punya 26,52 persen saham di perusahaan produsen bir Anker itu.

"Tentunya pak Sarman punya network yang bisa digunakan dan kalau kami di birokrasi. Apalagi kami di pegawai negeri sipil pasti kan tugas utamanya ada di Pemprov," ujar Sandi usai membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, di Jakarta Pusat, Kamis (26/4).



Sandi juga menyebut penunjukan Sarman sebagai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Yaitu Kadin mewadahi pengusaha dengan pemerintah.

Sarman ditugasi menjembatani PT Delta dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham. Sebab dalam waktu dekat PT Delta mengajukan penyelarasan regulasi terkait rencana ekspor.

"Karena Delta Jakarta perusahaan yang mulai menggunakan Jakarta sebagai basis ekspor ke luar negeri," ujarnya.

Sarman merupakan orang yang dekat dengan Sandi. Selain sebagai rekan sesama pengusaha di Kadin, Sandi mengaku Sarman juga sering bertandang ke kantornya.

"Saya lihat pride sekali teman-teman mitra, salah satunya bang Sarman yang ada di kantor saya tiap hari. Mengatur Kadin atau mengatur dirinya sendiri saya enggak pernah tahu," ujar Sandi.

Bantah Campur Tangan

Namun Sandi membantah dirinya campur tangan dalam proses pemilihan Sarman sebagai Komisaris Utama PT Delta Djakarta.

"Saya hanya menyatakan bahwa saya tidak ikut campur langsung dalam penunjuk dia. Itu, kan, melalui proses," ujarnya.

Dia juga menyebut Pemprov DKI Jakarta tak mempermasalahkan status Sarman yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta seperti BUMD lainnya.

Sarman dianggap sebagai profesional yang cocok untuk mengembangkan perusahaan itu karena memiliki jaringan luas di dunia usaha pariwisata.

"Lalu dia juga dekat dengan Pemerintah. Itu modal penting mengingat perusahaan produsen bir Anker itu memerlukan lobi terkait penjualan produk minuman keras dan bir," kata dia.

Sandi juga mengaku sudah mencari orang dari kalangan PNS DKI Jakarta sebelum pansel menetapkan Sarman sebagai direktur utama.

"PNS-PNS itu ada yang sudah saya approach, saya bilang, 'Bagaimana, Pak?'. 'Wah jangan deh, jangan, berat,' atau 'Waduh enggak berani, haram karena jualan minuman beralkohol'," Sandi bercerita.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menjual saham di PT Delta Djakarta masih dalam pertimbangan.

Menurut dia, pihaknya masih menghitung untung-rugi menjual perusahaan yang memberikan dividen lebih dari Rp40 miliar pada Pemprov DKI Jakarta tahun lalu tersebut.

"Nah ini perlu kajian yang sangat mendasar untuk memastikan bahwa keputusan yang sudah cenderung akan diambil dalam beberapa minggu ke depan ini sudah bisa diberikan rasionalisasinya," ujar Sandi. (ayp/ayp)