Tepis Tudingan PDIP Komunis, Ahmad Basarah Baca Selawat
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Jumat, 27 Apr 2018 16:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah sempat 'curhat' karena partai tempatnya bernaung itu kerap disangka komunis dan dianggap berisikan kader Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh sejumlah pihak.
Hal itu disampaikan Basarah saat membuka diskusi (FGD) bertajuk Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi, Jumat (27/4).
Saat itu, Ahmad mengucapkan salam dan selawat dengan cara Islam di hadapan hadirin, termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maaruf Amin yang menjadi salah satu narasumber.
"Setiap menyampaikan sambutan selalu diawali dengan salam dan selawat, Pak Kyai Maaruf. Supaya PDI Perjuangan tidak terus-terusan dianggap PKI dan komunis," kata Basarah yang disambut tawa hadirin.
Selain Maaruf, diskusi yang berlangsung di kantor DPP PDIP itu juga menghadirkan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ir Hamli, dan Direktur Intelijen Densus 88 Antiteror Polri Ibnu Suhendra.
Menurut Basarah, bangsa Indonesia pada era reformasi sekarang ini tengah dihadapkan pada ideologi transnasional yang datang dari paham individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Hal itu membawa semangat kebebasan individu yang tak bertanggung jawab.
"Yang dampaknya hedonisme di tengah masyarakat kita. Kemudian seks bebas, LGBT, narkoba dan korupsi yang bersumber dari individualisme, kapitalisme, dan liberalisme," kata Basarah.
Di sisi lain, Ahmad melanjutkan, berkembang paham radikalisme dan fundamentalis agama yang membawa kekerasan dan intoleransi.
"Dua ideologi ini tengah bekerja di masyarakat kita. Tapi bagaimana dengan ideologi Pancasila yang katanya masih tetap kita gunakan sebagai dasar dan ideolgoi negara kita?" Ujar Basarah.
Basarah menyebut pada awal era reformasi 1998 terdapat sejumlah pihak yang menyimpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi pemerintahan orde baru untuk melanggengkan kekuasaan otoritarian selama 32 tahun lebih.
Akibatnya, Tap MPR Nomor II Tahun 1978 tentang P4 dicabut, lembaga BP7 dibubarkan, dan dilakukan juga penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
Basarah pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pembinan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kedudukannya setingkat menteri pada 28 Februari 2018.
Adapun diskusi tersebut dilaksanakan oleh DPP PDIP untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai unsur masyarakat. Karena saat ini, kata Basarah, DPR masih terus membahas revisi undang-undang tentang terorisme yang prosesnya sedang menuju tahap finalisasi.
"Kami harapkan dari FGD ini, akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPP PDIP untuk memberikan instruksi kepada fraksi di DPR, khususnya pansus Revisi UU Terorisme yang tengah berjalan," kata Basarah. (gil)
Hal itu disampaikan Basarah saat membuka diskusi (FGD) bertajuk Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi, Jumat (27/4).
Saat itu, Ahmad mengucapkan salam dan selawat dengan cara Islam di hadapan hadirin, termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maaruf Amin yang menjadi salah satu narasumber.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Maaruf, diskusi yang berlangsung di kantor DPP PDIP itu juga menghadirkan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ir Hamli, dan Direktur Intelijen Densus 88 Antiteror Polri Ibnu Suhendra.
"Yang dampaknya hedonisme di tengah masyarakat kita. Kemudian seks bebas, LGBT, narkoba dan korupsi yang bersumber dari individualisme, kapitalisme, dan liberalisme," kata Basarah.
Di sisi lain, Ahmad melanjutkan, berkembang paham radikalisme dan fundamentalis agama yang membawa kekerasan dan intoleransi.
"Dua ideologi ini tengah bekerja di masyarakat kita. Tapi bagaimana dengan ideologi Pancasila yang katanya masih tetap kita gunakan sebagai dasar dan ideolgoi negara kita?" Ujar Basarah.
Basarah menyebut pada awal era reformasi 1998 terdapat sejumlah pihak yang menyimpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi pemerintahan orde baru untuk melanggengkan kekuasaan otoritarian selama 32 tahun lebih.
Akibatnya, Tap MPR Nomor II Tahun 1978 tentang P4 dicabut, lembaga BP7 dibubarkan, dan dilakukan juga penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
Basarah pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pembinan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kedudukannya setingkat menteri pada 28 Februari 2018.
Adapun diskusi tersebut dilaksanakan oleh DPP PDIP untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai unsur masyarakat. Karena saat ini, kata Basarah, DPR masih terus membahas revisi undang-undang tentang terorisme yang prosesnya sedang menuju tahap finalisasi.
"Kami harapkan dari FGD ini, akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPP PDIP untuk memberikan instruksi kepada fraksi di DPR, khususnya pansus Revisi UU Terorisme yang tengah berjalan," kata Basarah. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK