Fadli Zon dan Fahri Hamzah Resmi Usulkan Pansus Angket TKA
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Senin, 30 Apr 2018 16:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah resmi mengajukan diri sebagai pengusul pembentukan Pansus Hak Angket tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Pembentukan pansus diklaim untuk menginvestigasi isu TKA ilegal dan tidak terdidik di Indonesia. Fadli menuturkan isu keberadaan TKA sudah meresahkan masyarakat sehingga perlu diselesaikan melalui investigasi.
"(Pansus Angket TKA) ini bagian dari wacana publik yang tidak bisa dihindari bahwa semakin banyak TKA, khususnya ilegal maupun unskilled yang meresahkan masyarakat," ujar Fadli usai menandatangani daftar pengusul Pansus TKA di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/4).
Fadli membeberkan keberadaan TKA merugikan pekerja lokal yang seharusnya mendapat prioritas dari pemerintah. Selain itu, keberadaan TKA pun dikhawatirkan mengganggu keamanan dan politik nasional.
Terkait pembentukan Pansus Angket TKA, Fadli menyebut memerlukan tanda tangan dari 25 anggota DPR.
Sejauh ini selain Fadli dan Fahri, empat anggota DPR lain juga telah menandatangani daftar pengusul pansus angket TKA yakni anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafii, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan, dan anggota Fraksi Gerindra Sutan Adil Hendra.
Minimnya jumlah anggota DPR yang menjadi pengusul, kata Fadli, lantaran saat ini seluruh anggota DPR tengah melaksanakan reses. Namun, ia mengklaim sudah mendapat kabar sejumlah anggota DPR akan mengikuti jejeknya sebagai pengusul Pansus Angket TKA diputuskan di paripurna DPR.
Beberapa anggota yang diklaim akan menjadi pengusul yakni Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar serta sejumlah anggota Fraksi PAN, PKS, dan PKB.
"Penandatanganan Pansus ini sesuai dengan adanya anggota DPR. Maka kami update terus menerus siapa yang tanda tangan," ujarnya.
Terpisah, Jazuli menyampaikan Fraksi PKS mendukung usulan Gerindra untuk membentuk Pansus TKA. Sejalan dengan itu, ia mengaku PKS juga telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dan mengkaji keberadaan TKA di Indonesia.
"PKS ingin jangan sampai opini ini terus bergulir tanpa sesuatu yang pasti. Oleh karena itu PKS setuju dengan yang diusulkan Fraksi Gerindra. Apalagi pimpinan PKS memberikan sinyal bahwa harus disikapi beredarnya isu TKA ini," ujar Jazuli.
Lebih dari itu, Jazuli menyebut PKS tidak melarang keberadaan TKA di Indonesia jika pekerja lokal mendapat prioritas. Sebab ia melihat prioritas terhadap pekerja lokal diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan.
(dal/kid)
"(Pansus Angket TKA) ini bagian dari wacana publik yang tidak bisa dihindari bahwa semakin banyak TKA, khususnya ilegal maupun unskilled yang meresahkan masyarakat," ujar Fadli usai menandatangani daftar pengusul Pansus TKA di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/4).
Fadli membeberkan keberadaan TKA merugikan pekerja lokal yang seharusnya mendapat prioritas dari pemerintah. Selain itu, keberadaan TKA pun dikhawatirkan mengganggu keamanan dan politik nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini selain Fadli dan Fahri, empat anggota DPR lain juga telah menandatangani daftar pengusul pansus angket TKA yakni anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafii, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan, dan anggota Fraksi Gerindra Sutan Adil Hendra.
Minimnya jumlah anggota DPR yang menjadi pengusul, kata Fadli, lantaran saat ini seluruh anggota DPR tengah melaksanakan reses. Namun, ia mengklaim sudah mendapat kabar sejumlah anggota DPR akan mengikuti jejeknya sebagai pengusul Pansus Angket TKA diputuskan di paripurna DPR.
Beberapa anggota yang diklaim akan menjadi pengusul yakni Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar serta sejumlah anggota Fraksi PAN, PKS, dan PKB.
"Penandatanganan Pansus ini sesuai dengan adanya anggota DPR. Maka kami update terus menerus siapa yang tanda tangan," ujarnya.
Terpisah, Jazuli menyampaikan Fraksi PKS mendukung usulan Gerindra untuk membentuk Pansus TKA. Sejalan dengan itu, ia mengaku PKS juga telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dan mengkaji keberadaan TKA di Indonesia.
"PKS ingin jangan sampai opini ini terus bergulir tanpa sesuatu yang pasti. Oleh karena itu PKS setuju dengan yang diusulkan Fraksi Gerindra. Apalagi pimpinan PKS memberikan sinyal bahwa harus disikapi beredarnya isu TKA ini," ujar Jazuli.
Lebih dari itu, Jazuli menyebut PKS tidak melarang keberadaan TKA di Indonesia jika pekerja lokal mendapat prioritas. Sebab ia melihat prioritas terhadap pekerja lokal diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK