Bawaslu Anggap Prabowo Tak Curi Start Kampanye saat May Day
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Rabu, 02 Mei 2018 15:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan sikap Prabowo Subianto yang menandatangani kerja sama politik dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak termasuk kampanye. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak dapat disebut telah mencuri start kampanye.
Sebelumnya, di tengah peringatan hari buruh internasional (May Day) Prabowo menandatangani 10 kontrak politik dengan KSPI jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019 mendatang.
"Itu hak kebebasan berekspresi," ujar Rahmat menanggapi tindakan Prabowo tersebut saat ditemui di Jakarta, Rabu (2/5).
Meskipun Prabowo telah melontarkan janji-janji kepada para buruh, Rahmat tetap menganggap hal itu tidak tergolong kegiatan kampanye.
Menurutnya, itu boleh dilakukan lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan calon presiden secara resmi. Atas dasar itu, lanjutnya, siapa saja boleh mendeklarasikan diri sebagai calon presiden beserta janji-janjinya.
"Deklarasi tidak masalah. Kan capres belum jelas. Belum ada penetapan oleh KPU. Kebebasan berekspresi dilindungi negara," ujar Rahmat.
Rahmat juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun boleh menghadiri suatu acara deklarasi dukungan terhadap dirinya seperti yang Prabowo lakukan kemarin di Istora Senayan, Jakarta.
Rahmat kembali menegaskan hal itu boleh dilakukan siapapun termasuk juga presiden yang berpotensi menjadi capres petahana.
Berbeda halnya jika ada lambang serta nomor urut partai Gerindra yang beredar ketika Prabowo mengumbar janji di depan buruh saat May Day kemarin. Rahmat menegaskan jika itu yang terjadi, tergolong pelanggaran karena berkampanye di luar masa kampanye.
Pihak yang terancam sanksi pun bukan Prabowo, melainkan Partai Gerindra lantaran telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU. Setiap pihak yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019, tegas Rahmat, tidak boleh berkampanye di luar masa kampanye.
"Kalau SK penetapan parpol peserta pemilu ka sudah ada. Nah itu yang enggak boleh. Kalau capres, mau deklarasi 100 orang juga silakan," ucap Rahmat.
Janji Prabowo terhadap buruh itu disampaikan di tengah peringatan May Day oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5).
KSPI menyatakan bakal mendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Dan, Prabowo pun menandatangani kontrak politik dengan 10 tuntutan buruh. Salah satu janjinya kepada massa KSPI andai terpilih sebagai presiden pada 2019, Prabowo berjanji bakal menghapus sistem outsourcing.
"Keempat stop perbudakan modern berkedok honorer, pemagangan, outsourcing," kata Prabowo saat itu. (kid/sur)
Sebelumnya, di tengah peringatan hari buruh internasional (May Day) Prabowo menandatangani 10 kontrak politik dengan KSPI jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019 mendatang.
"Itu hak kebebasan berekspresi," ujar Rahmat menanggapi tindakan Prabowo tersebut saat ditemui di Jakarta, Rabu (2/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun Prabowo telah melontarkan janji-janji kepada para buruh, Rahmat tetap menganggap hal itu tidak tergolong kegiatan kampanye.
Menurutnya, itu boleh dilakukan lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan calon presiden secara resmi. Atas dasar itu, lanjutnya, siapa saja boleh mendeklarasikan diri sebagai calon presiden beserta janji-janjinya.
Rahmat juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun boleh menghadiri suatu acara deklarasi dukungan terhadap dirinya seperti yang Prabowo lakukan kemarin di Istora Senayan, Jakarta.
Rahmat kembali menegaskan hal itu boleh dilakukan siapapun termasuk juga presiden yang berpotensi menjadi capres petahana.
Lihat juga:Beda dengan KSPI, KSPSI Tetap Dukung Jokowi |
Berbeda halnya jika ada lambang serta nomor urut partai Gerindra yang beredar ketika Prabowo mengumbar janji di depan buruh saat May Day kemarin. Rahmat menegaskan jika itu yang terjadi, tergolong pelanggaran karena berkampanye di luar masa kampanye.
Pihak yang terancam sanksi pun bukan Prabowo, melainkan Partai Gerindra lantaran telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU. Setiap pihak yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019, tegas Rahmat, tidak boleh berkampanye di luar masa kampanye.
"Kalau SK penetapan parpol peserta pemilu ka sudah ada. Nah itu yang enggak boleh. Kalau capres, mau deklarasi 100 orang juga silakan," ucap Rahmat.
Janji Prabowo terhadap buruh itu disampaikan di tengah peringatan May Day oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5).
KSPI menyatakan bakal mendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Dan, Prabowo pun menandatangani kontrak politik dengan 10 tuntutan buruh. Salah satu janjinya kepada massa KSPI andai terpilih sebagai presiden pada 2019, Prabowo berjanji bakal menghapus sistem outsourcing.
"Keempat stop perbudakan modern berkedok honorer, pemagangan, outsourcing," kata Prabowo saat itu. (kid/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK