Soal Pansus, Politisi PDIP Tuding Fadli Zon Tak Baca Perpres
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Kamis, 03 Mei 2018 05:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon agar membaca Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan cermat sebelum membentuk panitia khusus (pansus) di DPR.
Sebelumnya Fadli Zon bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan pansus hak angket tenaga kerja asing untuk menginvestigasi kabar maraknya TKA ilegal dan tidak terdidik di Indonesia.
"Kepada sahabat saya Pak Fadli Zon, saya katakan ya mudah-mudahan Pak Fadli membaca dulu perpresnya seperti apa, baru kita mengkritisi lagi seperti apa," ucap Arteria di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (2/5).
Arteria menegaskan bahwa dalam perpres tersebut tidak ada satu pun ayat yang membuat TKA dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Penggunaan TKA tetap dalam batas limitatif dan dalam pengawasan yang ketat. Selain itu, TKA yang ingin bekerja di Indonesia pun mesti memiliki skil dan tidak boleh bekerja kasar di Indonesia.
Dalam perpres itu pula, lanjut Arteria, justru setiap perusahaan wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia.
"Coba dicermati perpres itu. Saya ingin tanyakan pada bagian mana yang mengakibatkan serbuan TKA dalam perpres itu. Baca dulu, cermati, baru kita bicara," katanya.
Di sisi yang lain, Arteria menganggap penerbitan perpres no. 20 tahun 2018 juga tidak memiliki relevansi dengan kabar maraknya TKA ilegal di Indonesia. Menurut Arteria, mengatasi TKA ilegal seharusnya dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan.
"Ini kita katakan salah sasaran kalau dikatakan perpres itu harus dibuat pansus," ucap Arteria.
Arteria lalu mengingatkan bahwa politisi memiliki nurani. Karenanya, politisi memiliki beban moral untuk mengatakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah berdasarkan data dan fakta. Bukan malah membesar-besarkan tanpa berlandaskan data dan fakta, khususnya perihal jumlah TKA ilegal di Indonesia.
Arteria mengatakan bahwa TKA ilegal ditemukan di sejumlah daerah pun berkat pemerintahan Jokowi. Tim pengawasan orang asing (Pora) yang menemukan TKA ilegal tersebut. Namun, Arteria menyayangkan ketika penemuan TKA ilegal oleh pemerintah justru dikipasi hingga menjadi isu yang liar.
"Tatkala satgas kami bekerja dengan baik justru dipelintir yaitu ditemukan banyak buruh asal China. Yang nemuin kita kok," ucap Arteria.
(dal)
Sebelumnya Fadli Zon bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan pansus hak angket tenaga kerja asing untuk menginvestigasi kabar maraknya TKA ilegal dan tidak terdidik di Indonesia.
"Kepada sahabat saya Pak Fadli Zon, saya katakan ya mudah-mudahan Pak Fadli membaca dulu perpresnya seperti apa, baru kita mengkritisi lagi seperti apa," ucap Arteria di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (2/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arteria menegaskan bahwa dalam perpres tersebut tidak ada satu pun ayat yang membuat TKA dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Penggunaan TKA tetap dalam batas limitatif dan dalam pengawasan yang ketat. Selain itu, TKA yang ingin bekerja di Indonesia pun mesti memiliki skil dan tidak boleh bekerja kasar di Indonesia.
Dalam perpres itu pula, lanjut Arteria, justru setiap perusahaan wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia.
Di sisi yang lain, Arteria menganggap penerbitan perpres no. 20 tahun 2018 juga tidak memiliki relevansi dengan kabar maraknya TKA ilegal di Indonesia. Menurut Arteria, mengatasi TKA ilegal seharusnya dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan.
"Ini kita katakan salah sasaran kalau dikatakan perpres itu harus dibuat pansus," ucap Arteria.
Arteria lalu mengingatkan bahwa politisi memiliki nurani. Karenanya, politisi memiliki beban moral untuk mengatakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah berdasarkan data dan fakta. Bukan malah membesar-besarkan tanpa berlandaskan data dan fakta, khususnya perihal jumlah TKA ilegal di Indonesia.
Arteria mengatakan bahwa TKA ilegal ditemukan di sejumlah daerah pun berkat pemerintahan Jokowi. Tim pengawasan orang asing (Pora) yang menemukan TKA ilegal tersebut. Namun, Arteria menyayangkan ketika penemuan TKA ilegal oleh pemerintah justru dikipasi hingga menjadi isu yang liar.
"Tatkala satgas kami bekerja dengan baik justru dipelintir yaitu ditemukan banyak buruh asal China. Yang nemuin kita kok," ucap Arteria.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK