Menjaga Netralitas Ruang Publik di Area CFD

Jakarta, CNN Indonesia -- Atribut Gerakan #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja mewarnai area Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta pekan lalu, Minggu (28/4). Gerakan ini dianggap politis lantaran membawa-bawa isu pemilihan presiden yang akan digelar tahun depan.

Belum lagi, gerakan pekan lalu menimbulkan viral karena diduga mengintimidasi satu dengan lain. Seorang perempuan yang memakai atribut #DiaSibukKerja bernama Susi Ferawati dalam sebuah video terlihat dikerumuni kelompok orang yang memakai atribut #2019GantiPresiden.

Lihat juga: 'Perang' Tagar Dinilai Efektif Gairahkan Partisipasi Politik

Susi terlihat ditawar-tawarkan uang dan dipaksa untuk menerimanya oleh sejumlah pria yang mengerubungi dirinya yang membawa anak. Anak laki-laki Susi pun terlihat menangis. Kasus ini berujung di kepolisian atas dugaan persekusi dan intimidasi.

Yang menjadi perdebatan banyak pihak adalah kenapa harus di area CFD?

Peraturan Gubernur DKI Jakarta momor 12 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) CFD adalah ruang publik diperuntukkan bagi warga yang melakukan kegiatan lingkungan hidup, budaya dan olahraga.

Lalu, masih bisakah kita mendapatkan area CFD yang tentram dan bebas dari politik?

"Gubernur adalah satu-satunya orang yang bertanngung jawab untuk menegakkan aturan ini," kata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (5/5).

Agus mengatakan tidak ada cara lain untuk menjaga netralitas di kawasan CFD. Ketegasan pemimpin untuk menegakkan aturannya sendiri menjadi ajang yang sangat ditunggu-tunggu.

"Meski yang buat bukan Anies, gubernur mana pun saya pikir harus menegakkan peraturan yang sudah dibuat. Tidak ada cara lain. Itu satu-satunya cara," ujar Agus.

Area Car Free Day diatur agar menjadi kawasan di mana warga bersenang-senang menikmati udara segar pagi hari di jalanan yang saban hari kerja dipenuhi polusi kendaraan bermotor. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Masalah lain, kebanyakan gerakan menyembunyikan politik dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi sosial. Tentu saja mengemukakan pendapat dan peduli sosial tidak salah, namun yang menjadi perhatian ketika gerakan sosial tersebut berdampak merugikan satu kelompok.

"Tapi kalau gerakannya menganggu ketertiban umum lalu melakukan yang menjerumus hal pelecahan tersebut menurut hemat saya itu sudah tindakan yang tidak produktif bisa saja kriminal," kata Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati kepada CNNIndonesia.com.

Devie mengatakan gerakan seperti #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja adalah hal yang lumrah. Bahkan gerakan serupa akan muncul berjamur jelang festival politik.

Devie pun berharap agar gerakan-gerakan tersebut bisa dipimpin oleh sosok yang bisa membawa gerakan itu pada jalur yang benar, elegan, dan membawa demokrasi Indonesia lebih maju. Pemimpin, katanya, harus bisa mencontohkan cara berpolitik yang benar di Indonesia.

"Yang perlu dipahami adalah bagaimana kemudian paling penting justru elitr politik harus memberikan contoh yang benar kepada masyarakat. Pendidikan politik yang baik juga bahkan untuk tempat berpolitik," terang dia.

Lihat juga: Deklarasi Akbar #2019GantiPresiden Batal Digelar di CFD

Selain elite politik, Pengamat politik Andrinof Chaniago menilai netralitas di kawasan CFD bisa dijaga dengan memaksimalkan tempat lain. Kebebasan berpolitik dan mengemukakan pendapat bisa dilakukan di banyak tempat.

"Melakukan gerakan ekspresi masih banyak waktu dan tempat yang tepat. CFD harus menjadi tempat warga bergembira bersama," kata Andrianof kepada CNNIndonesia.com.

Andrianof menegaskan kawasan CFD tidak boleh ditunggangi partai politik manapun. Sementara untuk alasan apapun, kegiatan gerakan seperti #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja adalah sebuah gerakan politik yang menyerukan isu politik.

"Politik sudah pasti kegiatan partisan. Pemprov DKI bisa membuat penegasan bahwa CFD tidak boleh dicampuri oleh kegiatan berbau politik," tutup dia.

Kegiatan CFD di DKI Jakarta yang berada di area Jalan Sudirman-Thamrin telah diatur Pemprov DKI Jakarta agar bersih dari kegiatan politik. Namun, masih ada elite yang memanfaatkan masyarakat untuk berkegiatan politik di sana. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Soal bakal akan digunakannya kembali area CFD untuk kegiatan berbau politik mencuat lagi jelang Minggu (6/5) ini di Jakarta. Massa #2019GantiPresiden semula disebutkan akan melakukan deklarasi di area CFD Jakarta.

Namun, salah satu inisiator tagar tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan kegiatan itu akan digeser ke Taman Aspirasi yang berada di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mardani mengumumkan pemindahan lokasi itu kemarin lewat akun Twitter dirinya yang terverifikasi.

Dalam unggahan itu, dicantumkan pula video berjudul Maklumat Mardani Ali Sera Deklarasi Akbar Relawan #2019GantiPresiden. Video 45 detik itu berisi penjelasan dari Mardani terkait pemindahan lokasi. Dia mengaku telah mempertimbangkan saran dari berbagai pihak, khususnya Pemprov DKI Jakarta, terkait pemindahan lokasi deklarasi. Mardani menyampaikan tak ingin acara ini malah mengganggu ketertiban.

"Awalnya kami ingin di sini, tetapi kami khawatir menganggu ketertiban. Jadi izin kami akan buat di Taman Aspirasi," ucap Mardani sembari memperlihatkan denah kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. (kid)